Merebut Parlemen dan Membuat UU Pro Rakyat

Mohon ijin bukan kampanye karena memang saya belum terdaftar di DCT Partai apapun, kalaupun saya jadi berpolitik, ini bentuk keprihatinan saya kepada bangsa. Bisa saja saya diam mengurusi bisnis saya yang akan saya kembangkan bersama partner saya. Banyak rencana yang saya buat ke depan. Tapi saya melihat ada yang timpang dalam aturan di negeri ini yang kurang mendukung usaha kecil dan lokal untuk berkembang. 

Ada ratusan baik UU atau peraturan daerah yang tidak berpihak pada rakyat dan pengusaha kecil. Misalnya untuk mendapatkan ijin pabrik rokok harus mampu memproduksi 1 miliar linting rokok, dimana usaha kecil tidak mampu bersaing dengan pemilik modal kakap. Dimana keberpihakan negara pada rakyat kecil? Selain itu, untuk ijin ekport kayu saja, perlu sertifikasi dari konsultan asing yang biayanya sebesar harga kayu itu. Siapa yang buat aturan ini? wakil rakyat kita.

UU Perbankan, juga tidak berpihak pada UKM. Terlalu banyak aturan khususnya dalam hal jaminan yang membuat UKM balik kanan untuk berurusan dengan pinjaman. Dimana begitu mudah perusahaan besar yang nyaris tanpa jaminan dapat meminjam sesuka hati kepada bank. Padahal pada era Orde Baru,(meski ada cacatnya) pemerintah melalui bank BUMN menjadi agen pembangunan.

 Hanya dengan bekal surat kontrak sebagai pemenang tender dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pinjam uang di bank BUMN. Sekarang malah kebalik, orang harus punya uang di bank garansi dulu baru ikut tender. Bagaimana dengan masyarakat yang punya kemampuan tapi tak punya modal? 

Begitu juga dengan UU pangan yang selalu menjadikan rakyat sebagai obyek yang membuat orang malas menjadi petani. Akhirnya pemerintah memilih opsi impor beras dari Vietnam, padahal harga beras perlu diproteksi agar petani memperoleh untung yang cukup. 

Di daerah asal saya di Sukoharjo beberapa waktu lalu, ratusan hektar terbengkalai, karena padi dimakan hama, meski sudah dilaporkan tapi tak ada aksi dari pemerintah, akhirnya para pemuda memilih bekerja di sektor informal baik tenaga bangunan, TKI dan sebagainya. kalau sudah begini, tolong hentikan pembicaraan kedaulatan pangan ataupun swasembada beras. Impor menjadi solusi hampir di sebagian besar kebutuhan pokok kita, karena disini banyak duitnya. 

Masih banyak UU lain yang tidak rakyat kecil, tidak berpihak pada ukm dan tidak bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Saatnya kita rebut kembali kejayaan masyarakat, saatnya usaha kecil mulai berdaya, saatnya kita hapus aturan yang tidak berpihak pada usaha lokal, caranya adalah menguasai parlemen, untuk membuat UU yang memajukan rakyat kecil dan menyejahterakan masyarakat. Ini hanya keprihatinan saya saja, dan selama kita hanya jadi pengamat kita tak bisa berbuat banyak.

H Dudun Parwanto

Bacaleg Dapil 2 Bogor