Indikasi perpecahan diantara pendukung koalisi Prabowo-Sandi semakin terbuka lebar. Terlebih setelah Partai Demokrat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Parahnya, kondisi itu diperburuk dengan komentar Cawapres Sandiaga Uno yang menyindir Demokrat tak berkomunikasi terlebih dahulu dengan BPN Prabowo-Sandi.
Tentu saja, kader-kader Partai Demokrat langsung bereaksi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partainya berhak membangun komunikasi politik dengan pihak luar di luar koalisi pemilihan presiden 2019.
Menurutnya, koalisi di pilpres 2019 ini adalah koalisi taktis, bukan fusi. Sehingga, setiap partai memiliki hak otonom dan hak menentukan nasib sendiri.
Meski demikian, Andi Arief memastikan bahwa pertemuan AHY dan Jokowi tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip koalisi karena tidak melakukan deal-deal politik. Hingga saat ini sikap Demokrat juga masih menunggu hasil penghitungan suara secara resmi oleh KPU.
Senada dengan itu, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menyatakan bahwa Demokrat tak ada kewajiban berkomunikasi dengan BPN jika ingin membuka komunikasi politik dengan siapapun.
Pasalnya, menurut Ferdinand, pertemuan AHY tersebut adalah sikap mandiri yang diambil partainya. Selain itu, ia menegaskan pertemuan tersebut juga tidak membicarakan perihal pilpres.
Perbedaan pendapat diantara Demokrat dan kubu Prabowo-Sandi lainnya ini merupakan sinyal keretakan di tubuh internal mereka sendiri. Perpecahan diantara mereka tinggal menunggu waktu, terutama salah satu atau beberapa partai pengusungnya merapat ke Jokowi.
Koalisi yang dibangun dengan penuh ambisi, tikungan, dan kepentingan kuasa pasti akan cepat runtuh. Berbeda bila koalisi itu didasari oleh kepentingan bersama menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
