Agar Reshuffle Kabinet Bukan Sekadar Ganti Nama

Situasi di tanah air beberapa pekan terakhir menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto. Dinamika politik terguncang. 

Gerakan rakyat yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah membuat Presiden Prabowo harus turun tangan. Pasalnya, gerakan rakyat yang bermula pada protes pada wakil rakyat di DPR menjadi preseden negatif pada wajah partai politik lewat wakil yang berada di senayan.

Untuk itu, selain menginstruksikan pihak keamanan untuk menindak tegas para demonstrasi yang anarkis, presiden juga memanggil para ketua umum partai ke istana. Pemanggilan ketum partai itu sudah jelas bahwa situasi yang terjadi tak lepas dari dinamika politik di tanah air.

Bagaimana pun, koordinasi lintas partai sangat penting. Terlebih khusus pada bagaimana partai-partai politik menyikapi situasi yang sementara terjadi sekaligus mengambil langkah tegas pada kader-kader yang duduk di senayan. 

Tak pelak, setelah pertemuan antara presiden dengan para ketum partai, beberapa partai politik memberhentikan wakilnya dari keanggotaan di DPR. Langkah itu memang tak sepenuhnya mencairkan situasi, namun itu sudah menunjukkan bahwa partai-partai politik menunjukkan komitmen untuk kehidupan bangsa dan negara.

Setelah para ketum partai,  Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet Merah Putih. Tercatat ada lima menteri yang diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu menteri yang menjadi sasaran kritik massa dalam  gerekan rakyat yang terjadi pada satu pekan terakhir.

Itu merupakan perombakan kabinet pertama di era kepresiden Prabowo. Tentu saja, motif dari perombakan  itu tak hanya berhubungan dengan langkah politik, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk menetralisir situasi politik di tanah air. 

Dengan demikian, perombakan kabinet perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Dalam mana, reshuffle tersebut bukan saja sebagai cara untuk mengganti nama yang duduk sebagai menteri. Gegara menterinya disoroti, lantas presiden pun menggantinya dengan orang yang baru. 

Sejatinya motif pergantian tersebut berkaitan dengan kebutuhan negara. Presiden merasa bahwa pergantian menteri dibutuhkan setelah mempertimbangkan kondisi negara. Barangkali dengan penempatan sosok-sosok baru, masalah negara terpecahkan dan sistem kerja pemerintahan menjadi lebih baik.

Oleh sebab itu, pergantian itu seyogianya dibarengi dengan upaya untuk membenahi sistem kerja. Bagaimana pun, pemimpin bisa bekerja efektif apabila ditopangi dengan sistem kerja yang kondusif.