Alasannya "Reshuffle" ala Jokowi Kurang Menarik

Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Umumnya, langkah reshuffle kerap kali memantik penantian dengan pelbagai spekulasi yang dibarengi dengan opini politik. 

Setelah reshuffle dilakukan, terlihat langkah reshuffle kali ini kurang menarik dan mengejutkan. Hal itu bisa dilatari oleh figur-figur yang terpilih sebagai bagian dari pergantian anggota kabinet. 

Sosok yang masuk kabinet lebih didominasi dari kalangan partai. Salah satu yang paling mencolok adalah dengan menentukan Zulfikli Hasan yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Zulfikli dipilih dan dilantik menjadi menteri perdagangan. 

Tantangan terbesar Zulfikli adalah persoalan minyak goreng yang terjadi pada beberapa pekan lalu. Mantan menteri Kehutanan di era Presiden SBY ini mempunyai tugas besar untuk mengontrol proses perdangan agar persoalan, seperti kelangkahan minyak goreng tak terjadi lagi. 

Terlepas dari tugas penting yang akan menanti Zulfikli, kehadirannya di kabinet Jokowi-Maruf melengkapi komposisi para menteri dan wakil menteri yang berasal dari deretan politikus partai.

Langkah ini kurang menarik apabila menimbang status mereka sebagai petugas partai yang mendapat jabatan negara. Tak menutup kemungkinan ada benturan antara dua peran yang dimainkan, atau juga ada pemboncengan kepentingan demi melapangkan kepentingan politik. 

Memang, kekuatan partai politik di kabinet Jokowi-Mar-uf makin kuat. Pada satu sisi, situasi ini bisa menguatkan perjalanan kabinet Jokowi hingga 2024. 

Dalam mana, suara-suara partai politik yang bisa memberikan catatan kritis pada kinerja pemerintah akan melemah. Akibatnya, kabinet pun akan berjalan dalam keadaan tentram hingga akhir masa jabatan. 

Pada sisi lain, hal ini malah bisa menimbulkan goncangan dalam tubuh kabinet. Kontestasi Pilpres 2024 bisa menjadi ajang kompetesi yang bisa memantik para politikus untuk memberikan yang terbaik sebelum Pilpres 2024. 

Tak menutup kemungkinan jika manuver partai politik sebelum pilpres ikut mempengaruhi para menteri dari partai politik, terlebih khusus yang masih berstatuskan ketua umum partai.