Mengawasi Legislator Butuh Militansi

Bersyukur rasanya kita telah melewati fase politik yang penuh intrik. Pileg dan Pilpres sukses kita lewati meski penuh dengan fitnah dan aroma perpecahan. Namun demikian fase selanjutnya tak kalah penting bahkan lebih penting lagi. Pasalnya, para wakil rakyat kita akan menjalankan amanat selama 5 tahun. Sebagai manusia apalagi politisi, mereka sangat berpotensi melakukan pelanggaran. 

Harus diingat bahwa legislator bukan hanya berfungsi sebagai pengawas eksekutif. Mereka terlibat dalam pengesahan regulasi yang pastinya memengaruhi kehidupan kita. Mereka juga terlibat dalam budgeting sehingga wajar apabila pengawasan terhadap mereka menjadi mutlak dilakukan. Tidak ada korupsi kepala daerah yang tidak melibatkan legislator.

Pemilih cerdas saja tidak cukup. Pemilih juga harus militan. Harus rajin mengkritisi kinerja legislator yang tidak memenuhi janji politik maupun regulasi yang ada. Suara anda bisa disalurkan melalui media seperti kompasiana.com misalnya. Barangkali kalau media online sudah berafiliasi dengan para politisi, media sejenis kompasiana dapat dijadikan alternatif mengkritisi kinerja wakil rakyat di daerah masing-masing.

Agar kritik tidak dianggap fitnah maka sebelum menulis sebaiknya mengumpulkan data dan fakta. Pelajari regulasi yang berlaku sehingga tidak berpotensi terkena UU ITE meski memang UU ITE multitafsir. Namun percayalah selama yang kita ungkapkan tulus disertai fakta dan data, selalu akan menuai dukungan dari rakyat yang suaranya senada dengan kita.

Wakil rakyat bukan 'dewa' demokrasi sehingga berpeluang melakukan kesalahan. Kita harus mencegah mereka melakukan korupsi. Meski sulit namun bila dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat bukan mustahil dilakukan. Percayalah, jika ada legislator kita korup, ada andil kita meski kecil. 

Di beberapa daerah legislator kerap dijadikan ATM. Setiap bertemu dengan legislator harus dapat uang. Bayangkan sehari-hari barangkali mereka bisa menghabiskan jutaan rupiah. Lalu dari mana mereka dapat uang kecuali dengan bermain kotor, entah itu meminta jatah fee proyek maupun cara-cara lainnya. 

Konstituen harus dapat menjaga diri. Jangan menjadi 'pengemis' legislator, jangan meminta jatah proyek, yang pada akhirnya akan membuat legislator melakukan kolusi dan korupsi. Bagaimana kita menyorot dan mengkritisi legislator apabila kita secara tidak langsung bagian dari pelaku korupsi.

Legislator harus diapresiasi apabila melakukan kerja yang baik, harus pula dikritisi apabila kinerjanya buruk. Konstituen harus independen, jangan menjadi 'benalu' demokrasi apalagi menjadi 'kacung' demokrasi. Dengan mengawasi legislator berarti kita ikut berperan mencegah praktik kotor yang ingin dilakukan legislator kita. Dengan demikian, Kita bukan hanya penonton namun pemain dalam demokrasi.