Baru-baru ini pemerintah Aceh menyebarkan pencapaian kinerja selama 2 tahun. Angka-angka yang hanya berubah 1-2 persen dikonsumsi publik. Seolah-olah ekonomi Aceh sudah membaik. Karena isu poligami begitu viral, banyak yang lengah atas capaian pemerintah Aceh dalam bidang ekonomi.
Menurut saya, barangkali anda setuju, ekonomi Aceh stagnan bahkan bisa dibilang mundur meski angka-angka tersebut dianggap ada peningkatan. Angka pengangguran misalnya, meski angka pengangguran dinyatakan menurun namun bagi saya itu angka CPNS tahun lalu.
Jelas angka pengangguran turun,bukankah sudah pada diterima menjadi CPNS. Itu bukan kinerja pemda menurut saya, itu hanya regulasi penerimaan CPNS yang otomatis mengubah angka statistik pengangguran. Kalau mau jujur tidak ada program bagaimana menurunkan angka pengangguran.
Daya beli masyarakat Aceh juga tidak meningkat. Ini merupakan indikasi bahwa ekonomi Aceh jalan di tempat. Ekonomi Aceh masih tergantung pada APBA/APBK. Bila kas daerah kosong maka ekonomi pun berhenti. Pemerintah Aceh gagal menciptakan pengusaha-pengusaha handal yang mampu bersaing.
Umumnya PNS masih menjadi pilihan. Bahkan beberapa warga Aceh terpaksa merantau ke negeri jiran. Sebabnya lapangan pekerjaan yang tidak tersedia meski dana otsus terus datang. Sejauh ini tidak tampak usaha pemerintah Aceh memperbaiki ekonomi Aceh yang masih termiskin di Sumatera. Kalaupun ada pengusaha baru yang memulai usaha bukanlah karena pemda Aceh. Mereka lakukan karena itu satu-satunya yang mereka yakini bisa sukses.
Harusnya pemda Aceh menjadi pelopor hadirnya pengusaha-pengusaha baru. Sebut saja melalui bantuan skill maupun modal. Pengusaha baru dipastikan akan membuka lapangan kerja. Pada akhirnya akan menggairahkan ekonomi Aceh. Sayangnya usaha-usaha ke arah itu belum tampak. Jadi omong kosong bila dikatakan ekonomi Aceh selama 2 tahun ini membaik.
Kiranya pemda Aceh perlu melakukan program-program penciptaan pengusaha baru. Pemda Aceh juga sebaiknya memaksimalkan SMK. Mengingat mereka telah memiliki skill sehingga tinggal motivasi dan bantuan modal usaha. Pemda Aceh dapat menggunakan Bank Aceh sebagai mitra.Â
Pemda Aceh juga dapat mengarahkan pemerintah desa agar dapat menggunakan dana desa lebih produktif. Pembangunan fisik perlu namun pembangunan manusia menurut saya lebih perlu. Jangan dana desa setiap tahun buat mempercantik kantor desa, balai desa, maupun sarana yang masih bagus. Sementara angka pengangguran di desa-desa tak pernah berkurang.
Dengan demikian, pemda Aceh dan pemdes di Aceh dapat melakukan program kerjasama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Bukan hanya pengangguran yang akan berkurang, daya beli meningkat sehingga Aceh tak lagi menjadi Provinsi termiskin di Sumatera.
