Program magang dokter baru (MDB) ini sudah dimulai sejak tahun 2010, dicanangkan oleh Menteri Kesehatan kala itu, dr. Endang Rahayu.
Program ini diadakan untuk membiasakan dokter baru, beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah mereka usai menempuh pendidikan dokter selama 10-12 semester. Program ini berlangsung selama 12 bulan, bahkan sempat diwacanakan akan menjadi 24 bulan, meskipun saya lebih condong pada wacana yang ada disisi lain, yaitu dijadikan 3-6 bulan saja, atau malah dihapuskan.
Angkatan saya tidak terimbas regulasi atas program internship, tapi banyak adik kelas dibawah kami yang mengeluhkan aplikasinya di lapangan. Ada manfaat yang dirasakan, oleh dokter baru maupun masyarakat tempat mereka bertugas. Namun saya merasakan bahwa manfaat yang diperoleh kedua belah pihak sebenarnya bisa lebih besar lagi jika menggunakan model "dokter PTT".
Internship seolah menjadi hambatan birokrasi berikutnya dalam percepatan pelayanan kesehatan dan pemerataannya. Kami yang berhubungan langsung dengan adik-adik dokter baru yang magang itu, melihat bahwa waktu yang diperlukan untuk mengadaptasikan diri sejatinya cukup 3 bulan saja. Asal dokter baru yang dimagangkan itu memiliki panduan yang cukup dan penyelia yang baik.
Konsultasi melalui media sosial dan hubungan telepon sering kami lakukan, dan biasanya hal tersebut berlansung intens 1-2 bulan pertama dalam masa internship. Selebihnya, kasus yang dihadapi sudah kurang bervariasi. Sudah autopilot.
Keluhan yang paling banyak mungkin ada pada waktu yang dipakai untuk program internship ini. 1 tahun, dibawah supervisi, yang dalam beberapa kasus tidak disupervisi dengan benar. Malah terkesan di-kooptasi, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin beban kerjanya berkurang, namun pekerjaan tetap jalan dengan meminjam tenaga dokter magang baru a.k.a dokter internship ini. Yang terjadi kemudian adalah penerapan hukum rimba, alih-alih sebuah supervisi.
Keluhan kedua yang sering diangkat adalah masalah gaji. Dokter internship digaji kementerian kesehatan sebesar 1.2 juta rupiah sebulannya, dan kadang dirapel per 3 bulan. Â Ini ironi berikut yang jelas terjadi. Ketika buruh yang bekerja rata-rata 8 jam sehari saja menuntut gaji hingga 2 juta per bulan, dokter internship yang bisa dipekerjakan hingga 24 jam sehari, jerih payahnya dihargai lebih rendah dari buruh. Sekolah boleh tinggi, titel bergengsi, tapi gaji hanya bisa buat makan sehari-hari.
Beberapa adik kelas yang mendekati penyelesaian program internship ini tidak lagi mengingat detil yang mereka alami. "Cukup dijalani saja, tidak untuk dikenang lagi" kata sebagian mereka. Miris mendengarnya. Mereka yang rata-rata unggul disekolahnya, sudah menempuh kuliah berjangka waktu lebih lama, berbiaya besar pula, setelah selesai pun tidak diperlakukan cukup manusiawi.
Saya jadi bertanya-tanya, "bagaimana mungkin kita mengharapkan seorang dokter bisa memanusiakan manusia lainnya, ketika mereka sendiri tidak sedang merasa dimanusiakan dalam kesehariannya?"
Pertanyaan berikut yang harus dijawab adalah siapa yang bertanggungjawab ketika ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan dokter magang? Jika masuk ke ranah hukum, siapa saja yang akan dilibatkan? Sudah siapkah perangkat sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan kita berhadapan dengan kemungkinan tersebut?
Niat baik dalam proram internship ini jelas terbaca, namun kita tak boleh abai akan banyaknya kekurangan dalam aplikasinya dilapangan. Hal ini tak hanya memaksa pihak-pihak berwenang untuk mereview program tersebut untuk 3,6, atau berapa bulan saja, namun lebih kepada ekses yang menjadi dampak internship ini berpuluh tahun kedepan dalam karir dan pelayanan dokter-dokter nasional kita.
