Kebimbangan PPKM Darurat, antara Keselamatan dan Ekonomi

Indonesia telah memasuki babak baru pandemi covid-19, setelah masuknya varian baru dari India (varian delta) tingkat penyebarannya semakin masif dan semakin tidak terkendali.  Varian delta masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya warga India lewat jalur penerbangan menggunakan pesawat charter disaat merebahnya virus tersebut di India.  Di awal corona masuk ke Indonesia pun, Pemerintah belum ada persiapan dan cenderung meremehkan akan eksistensi dari virus tersebut, antisipasi yang lemah membuat infrastruktur kesehatan pun lemah, alih-alih antisipasi malah mengundang orang luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.  Tak hayal jika saat ditemukan kasus pertama semuanya kelimpungan, dan yang paling tragis adalah tenaga kesehatan yang sedari awal masuknya corona infrastrukturnya tidak didukung. 

Alat Pelindung Diri (APD) misalnya, perlengkapan yang vital pun tidak tersedia saat itu, belum lagi masker yang tiba-tiba hilang di pasaran.  Selain Pemerintah yang abai dengan kedatangan virus tersebut, juga ada oknum pengusaha yang mencari-cari celah untuk memanfaatkan isu pandemi untuk mendulang rupiah, contohnya menimbun masker dan vitamin.  Dari sisi pengendalian juga cenderung setengah-setengah, disaat nergara-negara lain mencoba untuk mengkarantina warganya untuk pencegahan penyebaran virus corona, Indonesia mencoba cari celah Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan mengubah istilahnya menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  supaya kewajiban pemerintah pada warganya tidak berlaku.  Istilah terus berubah ubah, menjadi PSBB Transisi, PPKM skala mikro hingga PPKM darurat, membuat warga negara kian pusing dengan gonta ganti istilahnya, namun pengendalian juga tidak efisien.  

Disaat negara-negara lain sudah mulai berhasil menangani pandemi dan perlahan bangkit menuju kehidupan yang normal, Indonesia disibukkan dengan penanganan pelonjakan kasus dan kematian harian.  Lagi-lagi pemerintah menjadi aktor atas pelonjakan kasus tersebut, namun selalu menyalahkan masyarakat yang susah dikendalikan.  Awal muasal dari masuknya varian delta ke Indonesia karena membiarkan warga negara India masuk, padahal di negaranya sedang rame terjadi pelonjakan kasus varian tersebut. 

Pemerintah beranggapan bahwa hal tersebut merupakan salah satu adab dalam pergaulan antar negara yang penting sudah lolos uji PCR.  Nyatanya, dari 117 warga negara India yang masuk ke Indonesia beberapa positif corona saat diuji PCR, dan yang lainnya sudah dipastikan suspek.

Selang beberapa waktu, meledaklah kasus pertambahan varian delta, penyebarannya pun masif hingga penambahan kasus harian menyentuh angka 56 ribu kasus lebih.  Gejala-gejala yang dialami pada varian delta ini pun cenderung seperti gejala flu sehingga kebanyakan orang menganggap seperti flu biasa, beriringan dengan mengendornya masyarakat akan protokol kesehatan (prokes) karena dampak dari pencitraan rendahnya kasus harian (melandainya grafik) dan membuka kran wisata serta pemberlakuan kerja dari Bali hingga sebagian masyarakat yang masih beranggapan kalau virus ini adalah konspirasi yang tidak nyata.  

Pemerintah kembali membuat sebuah kebijakan untuk penanggulangan tsunami covid 19 ini, dengan penerapan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan menyekat jalan jalan protokoler dan kerja dari rumah, serta digencarkannya razia - razia oleh aparat.  Di sisi lain infrastruktur kesehatan semakin susah, Ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang semakin habis dan oksigen yang langka.  Penambahan kasus harian bertambah, juga angka kematian yang menuju angka 1000 per harinya, sungguh mengerikan.  Pemerintah berharap kebijakan PPKM Darurat dapat menekan angka penyebaran, dengan gencar melakukan sosialisasi dan razia untuk memastikan kebijakan sudah dijalankan oleh masyarakat.  Di sisi lain masyarakat menengah ke bawah yang berasal dari sektor non formal, hanya mengandalkan usaha harian mereka untuk bertahan hidup. Namun kebijakan pemerintah telah membaitasi aktifitasnya, sehingga kini kebutuhan hariannya pun tersandat.  Jangankan untuk pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi untuk peningkatan imun tubuhnya, kini untuk beli beras yang pokok saja susah.  

Bantuan dari pemerintah karena dampak dari kebijakan PPKM tentunya tidak dapat menopang kebutuhan hariannya, makanan pokok, listrik dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat fundamental tidak bisa dipenuhi kalau hanya mengandalkan uluran tangan dari pemerintah.  Untuk usahanya pun kini tidak bisa berjalan dengan baik, karena PPKM yang sedang diberlakukan saat ini. Pemerintah hanya memandang mereka yang berada di sektor formal saja yang bisa bekerja dari rumah.  

Kebijakan PPKM Efektifkah ? apa hanya akal-akalan pemerintah supaya tidak memberlakukan UU Karantina Kesehatan ? Bagaimna dengan kondisi masyarakat yang terdampak ? terutama di sektor informal yang mengandalkan kerja hari ini untuk makan hari ini juga.  

Pemberlakuan PPKM akan efektif jika pmerintah juga menerapkan undang-undang karantina kesehatan, menghentikan sementara kran penerbangan dari luar, fokus pada penanganan covid-19 dan memberikan contoh pada warganya.  

Semoga wabah ini segera selesai dan bisa beraktifitas seperti sedia kala