Djulianto Susantio
Djulianto Susantio

Arkeolog, pekerja lepas mandiri, penulis artikel, kolektor uang kuno (numismatis), serta konsultan tertulis astrologi dan palmistri. Memiliki beberapa blog pribadi tentang sepurmu daya (sejarah, purbakala, museum, budaya) dan numismatik, antara lain https://hurahura.wordpress.com dan https://museumku.wordpress.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Cagar Budaya

7 November 2017   22:18 Diperbarui: 8 November 2017   02:03 1652 3 3
Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Cagar Budaya
Diskusi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan cagar budaya (Foto: Sukowati)

Arkeologi atau ilmu purbakala biasanya merupakan bagian dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (di bidang pelestarian) serta Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (di bidang penelitian). Kedua instansi itu memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja (Satker) di sejumlah provinsi. Setiap UPT atau Satker memiliki satu atau lebih wilayah kerja.

Kali ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga ikut memberikan perhatian. Apalagi di LIPI ada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PPSDR). Meskipun di LIPI pekerjaan arkeologi hanya sebatas permukaan---dalam arti tidak melakukan ekskavasi atau memugar---namun perhatian LIPI terhadap arkeologi cukup besar. Ada beberapa arkeolog yang bekerja di LIPI dalam berbagai bidang kajian.

Selasa, 7 November 2017, Fadjar Ibnu Thufail, staf PPSDR mengundang kami beberapa arkeolog untuk melakukan diskusi. Tema diskusi pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian dan pengelolaan cagar budaya nasional. Diskusi mencakup aspek-aspek konseptual, penelitian, dokumentasi, dan praktik pengelolaan cagar budaya sebagai bagian dari kajian "Digital Humanities" yang akan dikembangkan oleh PPSDR-LIPI.

Ada dua narasumber dalam diskusi tersebut, yang juga arkeolog. Mereka adalah Desse Yussubrasta, Kepala Subdirektorat Registrasi Nasional pada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Yunus Arbi, Kepada Subdirektorat Warisan Budaya Benda Dunia pada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

Membuat konsep

Menurut Fadjar, diskusi baru bersifat awal. Diharapkan muncul isu-isu yang hangat sehingga LIPI bisa berpartisipasi membuat konsep-konsep. Perkembangan teknologi memang tidak bisa terelakkan. Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi digital sangat terasa, terlebih dengan adanya istilah e-commerce. Karena sudah berkembang, maka masyarakat lebih senang belanja online. Dampaknya, toko-toko konvensional menjadi sepi, bahkan sejumlah department store telah tutup.  

Kiri: Fadjar Ibnu Thufail dan penulis; kanan: Desse Yussubrasta dan Yunus Arbi (Foto: Sukowati)
Kiri: Fadjar Ibnu Thufail dan penulis; kanan: Desse Yussubrasta dan Yunus Arbi (Foto: Sukowati)

Di bidang arkeologi, menurut Desse Yussubrasta, teknologi digital sudah dipakai dalam pengelolaan cagar budaya nasional sejak 2010 saat diberlakukannya Undang-Undang Cagar Budaya. Registrasi bisa dilakukan secara online. Komponen sistem registrasi nasional adalah pendaftaran, verifikasi, rekomendasi, dan penetapan.

Untuk mendukung pekerjaan itu, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pernah memberikan fasilitasi kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia. Misalnya berupa laptop, printer, kamera, dan timbangan elektronik. "Kami harapkan dinas teknis yang ada bisa membantu. Tapi dalam kenyataan mereka yang sudah dilatih itu pindah jabatan. Bahkan peralatan hibah itu dibawa mereka," kata Desse.

Pada bagian lain Desse sangat mengharapkan bantuan para peneliti. Dalam hal ini dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan UPT di bawahnya, yakni Balai Arkeologi. Soalnya, pekerjaan para peneliti jelas berkaitan dengan cagar budaya. Ini akan memudahkan upaya verifikasi.

Teknologi digital juga dipakai dalam pengusulan dan pengelolaan warisan dunia. Hal itu dikemukakan Yunus Arbi. Diharapkan teknologi digital mendorong masyarakat untuk mendaftarkan program mereka agar tidak diklaim negara lain.

Kini Indonesia sudah memiliki beberapa warisan dunia, di antaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Subak. Sesudah mendapat sebutan warisan dunia, memang pariwisata naik sekitar 20 persen. "Jadi kini masalah pada strategi pengelolaan," kata Yunus.

Peran masyarakat

Masalah Pasar Cinde yang dibongkar demi Asian Games 2018 dan pembangunan beberapa fasilitas di Bukit Siguntang, ikut menjadi bahan diskusi. Mungkin ini karena ketidaktahuan mereka. Atau mungkin juga mereka tidak kooperatif.

Sistem registrasi nasional cagar budaya (Foto: cagarbudaya.kemdikbud.go.id)
Sistem registrasi nasional cagar budaya (Foto: cagarbudaya.kemdikbud.go.id)

Peran masyarakat jelas sangat dibutuhkan. Namun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota tampaknya masih kurang peduli. Untuk itu pemerintah pusat telah membuat kriteria baru untuk memberikan bantuan kepada daerah. Yang utama dilihat apakah mereka sudah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) atau belum. Kalau belum jangan harap dana akan turun.

Dalam diskusi juga disinggung siapa saja boleh melakukan pendaftaran cagar budaya. Peneliti boleh, masyarakat atau komunitas boleh. Pemkab atau pemkot juga boleh. Meskipun didaftarkan tiga kali, nanti akan dicari verifikasi yang paling lengkap.

Ada tiga hal penting tercakup dalam diskusi, yakni jangkauan informasi, pangkalan data hidup, dan standardisasi antarsitus. Kita harapkan diskusi awal ini melahirkan diskusi-diskusi berikutnya dengan memperluas peserta, misalnya dari kalangan perguruan tinggi, dinas terkait, dan komunitas.***