Mohon tunggu...
Djasli Djosan
Djasli Djosan Mohon Tunggu... Jurnalis

Mantan redaktur dan reporter RRI, anggota Dewan Redaksi majalah Harmonis di Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Keamanan

Deklerasi Papua Barat Merdeka Harus Ditindak Tegas

11 Desember 2020   12:38 Diperbarui: 11 Desember 2020   13:00 14 1 0 Mohon Tunggu...

Deklerasi  Papua Barat  Merdeka oleh Benny Wenda baru-baru ini cukup mengejutkan karena selama ini OPM hanya mengganggu keamanan di seluruh wilayah Papua. Deklerasi itu menunjukkan bahwa OPM masih ada dengan sejumlah pengikut yang tetap mimpi punya negara sendiri.

Menko Polhukam  Mahfud  MD menyatakan deklerasi itu tidak punya kekuatan apa-apa karena untuk mendirikan sebuah negara harus ada pemerintahan yang efektif, punya rakyat dan wilayah yang jelas.

Benny Wenda konon sekarang ini berada di luar negeri persis  seperti  dilakukan Hasan Tiro ketika awal memimpin GAM.

Oleh karena itu pemerintah tidak boleh santai menghadapi perkembangan baru ini. Harus mengerahkan segala daya untuk menumpasnya. Pemda yang punya wilayah yang dinyatakan merdeka itu harus waspada, jangan sampai  membiarkan  warganya terpengaruh. Upaya untuk mensejahterakan warga harus tetap dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang merugikan rakyat Papua harus cepat diatasi.

Sementara itu pendapat-pendapat yang muncul dalam pelbagai acara talkshow TV jangan memberi angin bahwa kejadian pendeklerasian Papua Barat Merdeka disebabkan karena pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat setempat. Ini keliru. Bukankah Papua punya pemerintahan daerah yang dipimpin oleh orang  Papua sendiri? Masa gubernur dan bupati setempat tidak tahu perioritas pembangunan di daerahnya?

Gerakan seperatisme di mana-mana punya watak  yang  sama:digerakkan oleh orang-orang yang punya mimpi sendiri  seperti RMS yang sewaktu-waktu muncul kepermukaan. Ingat  ketika pengikut RMS di Belanda minta pemerintah setempat menangkap Presiden SBY jika berkunjung ke Belanda. Alasannya: Indonesia bersalah karena memasukkan  Maluku Selatan ke dalam NKRI secara tidak sah.Tentu saja tuntutan tersebut konyol, tidak mungkin dilakukan pemerintah Belanda. Tapi karena geram, Presiden SBY membatalkan kunjungannya ke negara kincir angin itu.

Perlu diperhatikan pendapat  Waka MPR Hidayat  Nur Wahid, pemerintah agar waspada faktor eksternal yang berupaya mengacaukan kondisi  di Indonesia melalui  gerakan  OPM."Mereka seolah-olah ingin memajukan Papua, tapi sejatinya justru ingin melemahkan Indonesia dan Papua."

VIDEO PILIHAN