Dizzman
Dizzman pegawai negeri

Pengembara yang mengabdi pada negara. Sambil tour of duty tetap menyempatkan diri bertualang. Dari Sabang sampai Merauke, 34 Provinsi sudah terjelajahi. 10 Negara ASEAN pun sudah diarungi. Next trip ......

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Pilihan

Simalakama Pilkada Langsung Tak Langsung

16 Januari 2018   23:55 Diperbarui: 17 Januari 2018   05:11 694 3 4
Simalakama Pilkada Langsung Tak Langsung
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi damai dan pengumpulan tanda tangan dari warga yang sedang menikmati car free day di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014). Mereka mengajak warga untuk menolak RUU Pilkada yang menghilangkan Pilkada langsung selain itu mengembalikan Pilkada kepada DPRD berarti kemunduran dalam partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial.( TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Walau agak telat membuka TV, ada yang menarik dari ILC yang disiarkan malam ini (16/1/2018). Beberapa pihak menginginkan perubahan sistem pilkada, diantaranya hendak mengembalikan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung seperti zaman orde baru dan awal reformasi. Hal ini akibat biaya pilkada yang sangat tinggi, tidak hanya penyelenggaraannya tapi juga bagi para kontestan.

Saya tidak terlalu peduli pada isi perdebatannya, tapi lebih kepada buah simalakamanya. Pilkada langsung awalnya dimaksudkan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka, bukan drop-dropan dari atas seperti zaman dahulu kala. Namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah jual beli suara yang semakin marak dan memunculkan para free rider yang ingin menikmati nilai ekonomi yang dihasilkan dari kontestasi pilkada langsung dalam bentuk mahar yang lain.

Di sisi lain mengembalikan pilkada ke DPRD seperti masa lalu sama saja dengan memindahkan jual beli suara kepada kelompok tertentu saja. Memang bila dilihat dari sisi biaya jelas lebih murah karena hanya diselenggarakan di gedung DPRD saja, tapi bukan berarti proses jual beli suara menghilang begitu saja. Justru bisa terjadi lelang pencalonan di tingkat partai yang membuat biaya semakin tinggi, dan hanya elitis partai saja yang mungkin bisa mencalonkan diri karena toh mereka tidak membutuhkan suara rakyat. Akibatnya potensi golput bisa semakin membesar karena masyarakat semakin apatis terhadap proses pilkada.

Disinilah letak simalakamanya, pilkada langsung bapak mati, pilkada tak langsung ibu mati. Ingin dapat pemimpin terbaik resikonya biaya tinggi dan belum tentu juga benar-benar mendapat pemimpin terbaik, karena ternyata banyak pemimpin daerah yang terpilih melalui pilkada langsung malah menjadi pasien KPK. Ingin berbiaya rendah, tapi belum tentu memperoleh calon pemimpin terbaik karena harus menjadi elit partai, yang berimplikasi pembangunan daerah semakin tak terkontrol karena hanya diawasi oleh DPRD saja.

Persoalan sebenarnya adalah bukan pada pilkada langsung atau tak langsung, tetap pada sikap mental masyarakat yang belum berubah. Selama sebagian besar masyarakat masih bermental pengemis tapi gengsinya tinggi, maka apapun bentuk pilkada akan sama saja hasilnya. Ketika setiap orang menganggap menjadi pemimpin adalah gengsi bukan amanah, maka jual beli suara akan tetap terjadi, apapun bentuk pilkadanya. Demikian pula bila masyarakat maupun anggota DPRD nya masih merasa miskin, pasti dengan lahap akan menyantap pancingan para calon pemimpin karbitan tadi.

jadi yang perlu diperbaiki adalah mental masyarakatnya terlebih dahulu, baru bisa ditentukan sistem apa yang terbaik buat pilkada. Kembalikan marwah bahwa menjadi pemimpin itu amanah serta masyarakat harus sudah selesai dengan dirinya, jadi tidak lagi mengais rezeki dengan menunggu pilkada apapun bentuknya. Selama belum ada perubahan, jangan harap biaya tinggi menghilang, tapi hanya beralih tempat saja.