Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution mungkin tidak pernah bermimpi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati di tanah kelahirannya. Namun, hasil Pilpres 2019 di Madina pada pekan lalu membuat Dahlan mengambil keputusan aneh bagi seorang kepala daerah. Jika sebelumnya seorang Bupati mundur karena gagal membangun daerahnya, kini, Dahlan membelalakkan mata dengan keputusannya mengundurkan diri karena gagal memenangkan capres yang didukungnya.
Meski sebenarnya, aksi Dahlan ini merupakan hal yang baru, namun tetaplah patut diapresiasi. Keputusannya untuk mengundurkan diri didasari karena bertanggung jawab atas kalahnya pasangan Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019. Buntut kekalahanan itu, Sang Bupati merasa perlu bertanggung jawab. Ia pun melayangkan sepucuk surat tertanggal 18 April 2019 ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang berisikan permohonan pengunduran diri karena gagal mengajak masyarakat di kabupaten yang dipimpinnya sejak tahun 2016 itu untuk memilih Jokowi-Ma'ruf pada pemilu serentak 17 April 2019 lalu.
Sebuah situs berita online yang saya baca Senin kemarin menuliskan wawancaranya dengan Dahlan. Sang Bupati menyebutkan selama menjabat sebagai Presiden, semua kerja keras Jokowi dapat dirasakan oleh masyarakat Madina. Bahkan, tak tanggung tanggung, sebut Dahlan, anak perempuan kesayangannya yaitu Kahiyang Ayu diberikan kepada Boby Nasution seorang perjaka yang bermarga sama dengan Dahlan.
"Berbagai bantuan Pak Presiden itu untuk Madina cukup banyak saya merasa sedih. Termasuk anak gadis satu-satunya pun (Kahiyang) dikasih untuk Madina. Kenapa tidak kita hargai? itu latar belakangnya (pengunduran diri)," (Kumparan, 22 April 2019)
Saya tentu tidak dapat menahan tawa atas alasan Dahlan itu. Di kampung saya, pada tahun 1999 silam, Gubernur Muchlis Ibrahim menyerahkan jabatan kepada Mendagri dan Presiden Habibie karena menolak keputusan pemerintah pusat yang menunjuk Zainal Bakar, SH sebagai Wakil Gubernur. Pada waktu itu, penunjukkan Wakil Gubernur untuk daerah setingkat propinsi dilakukan oleh pemerintah pusat.
Saya teringat pada 12 Kepala Daerah di Sumbar yang saat Pilpres lalu beramai ramai mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf. Dua belas itu bukan kekuatan sembarangan. Beberapa diantaranya adalah Bupati/Walikota yang kemungkinan akan kembali maju di Pilkada pada tahun 2020 yang akan datang. Namun sepertinya sikap Dahlan itu tidak menular ke Sumbar. Padahal, menurut pengakuan dan kampanye yang mereka sering sebutkan di masyarakat, banyak dan teramat banyak bantuan dan hasil kerja pemerintahan Jokowi di Sumbar yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Hanya bedanya dengan Madina, Jokowi tidak menikahkan putra bungsunya Kaesang Pangarep dengan gadis Minang.
Saya jadi berpikir, seperti apa saat ini relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Di tengah sistim politik dan pemilihan yang tidak seragam itu, rasanya ada fatsun yang tidak dilalui. Terlepas dari alasan pengunduran diri Dahlan Hasan yang tidak lazim dan agak kontroversial itu, rasanya tugas pemerintah daerah (Gubernur, Bupati dan atau Walikota) bukanlah memenangkan Capres yang berstatus petahana. Tugas pemerintah daerah adalah mensukseskan program kerja pemerintah pusat di daerah dan bukan mensukseskan atau memenangkan capres yang kebetulan petahana di pemerintah pusat.
Terlepas dari rada rada bingungnya sikap Dahlan tersebut, saya berpendapat jika di Sumatera Barat, kedua belas Bupati/Walikota itu dihukum oleh rakyat dengan tidak menuruti kemauan mereka memilih Jokowi - Ma'ruf, maka di Madina, Dahlan Hasan menghukum dirinya sendiri dengan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati.
Namun dibalik semua itu saya memuji langkah Dahlan sebagai politisi. Ia adalah seorang yang bertanggung jawab. Secara politis dan kader partai pengusung Jokowi ia menunjukkan sikap gentleman, namun sebagai Bupati Madina, ia melakukan hal yang tak lazim dan tentu saja tidak sesuai prosedur. Kita tahu Surat Pengunduran Diri Dahlan itu tidak disampaikan kepada DPRD sebagaimana UU Pemerintahan Daerah mengatur tata caranya. Dahlan melakukan by-pass dengan mengirimkan langsung surat kepada Mendagri dan Presiden.
