MBG Keuntungan atau Ancaman

MBG atau Makanan Bergizi Gratis merupakan program andalan Prabowo yang untuk saat ini mencoba untuk direalisasikan, namun bukannya memberikan dampak yang positif tetapi menimbulkan masalah baru. Per September 2025 menurut data dari Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia tercatat 5.360 anak jadi korban keracunan MBG. Tentunya hal tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia kebingungan terhadap MBG ini merupakan keuntungan bagi anak-anak sekolah untuk mengatasi permasalahan gizi atau justru menjadi ancaman bagi kesehatan mereka. Sejauh ini MBG justru menimbulkan beberapa kontra dari tahun lalu soal pemangkasan anggaran untuk progam tersebut, sekarang memicu permasalahan baru soal keracunan, diisukan dapur fiktif dan surat pernyataan kontroversial. Dari permasalahan tersebut muncul kritik-kritik yang objektif terhadap program bapak Presiden Prabowo ini.

KRITIK UNTUK MBG
Program MBG untuk saat ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tidak kompeten dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) yang diberi amanah oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan programnya. Hal tersebut dapat dilihat dari 5.360 anak yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif karena setelah menyantap makanan dari sekolah. "Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 19 September 2025. Bapak Ubaid menyatakan kalau semisal hanya satu atau dua kasus itu merupakan hal yang bisa disebut kesalahan teknis tetapi kalau sampai 5ribuan seperti ini jelas kesalahan sistemik,"ujar beliau. Selain menjadi ancaman program ini juga berpotensi menjadi praktik cuci uang lewat isu dapur fiktif. Legislator ANGGOTA Komisi IX DPR Sahidin mengungkap terdapat ribuan dapur makan MBG yang diduga fiktif ini ada di Indonesia. Informasi tersebut didapatnya saat melakukan kunjungan ke Batam, Kepri pada Kamis, 18 September 2025. Dari sekitar delapan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjadi mitra BGN, lebih dari separuhnya diduga palsu. "BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya," kata Sahidin dalam keterangan tertulis di laman DPR yang dikutip pada Jumat, 19 September 2025. Menurut Sahidin program prioritas Presiden ini kurang koordinasi dan optimal antara BGN dan PERDA. Hal tersebut dinilai hanya akan menguntungkan seglintir penguasa dan justru malah akan merugikan banyak pihak seperti orang tua yang tidak mendapat anggaran penuh karena telah terpotong untuk MBG ini dan mengeluarkan biaya untuk pengobatan anaknya yang keracunan MBG. Program prioritas ini sudah menyerap anggaran sebanyak RP  15,7 Miliar menurut bapak Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Komisi IX DPR RI, Jakarta pada 15 September 2025. "Jadi perlu diketahui bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini adalah boleh dikatakan sebagai mesin penyerapan anggaran. Jadi setiap satu SPPG berdiri, maka otomatis dalam satu bulan akan terserap antara Rp 900 (juta) sampai Rp 1 miliar," kata dia. "Jadi kenapa SPPG ini penting sekali, penyerapan anggaran pada tanggal 8 September kami baru menyerap Rp 13,2 miliar, sekarang Rp 15,7 miliar," ujar Dadan. Dengan anggaran senilai itu tentunya program prioritas ini pasti berpotensi menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum disertai bahwasanya ada isu-isu sensitif bagi MBG tersebut. Kemudian soal surat pernyataan yang sangat kontroversial, isi dari surat pernyataan tersebut adalah agar orang tua siswa tidak menggugat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena MBG. Meskipun sudah ditarik kembali surat tersebut oleh Kemenag Jateng tempat terjadinya peristiwa tersebut jelas tetap menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat.

RESPON PEMERINTAH
Yang pertama soal isu 5ribu anak keracunan jelas mendapat respon langsung dari Istana Negara lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mengambil langkah mengevaluasi seluruh permasalahan MBG terutama masalah keracunan di sejumlah daerah. "Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja," ujarnya. Dari pernyataan beliau pemerintah sigap dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi yang dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Yang kedua soal isu dapur fiktif yang berpotensi menjadi ladang cuci uang dan korupsi ditanggapi langsung oleh Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang membantah adanya dapur MBG atau SPPG fiktif. Menurutnya hal tersebut bukanlah fiktif, tetapi hanya planing yang kemudian dilakukan tanpa adanya action lanjut setelahnya. "Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif," kata Nanik kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
Yang terakhir soal isu surat pernyataan kontroversial yang diduga berasal dari MTsN 2 Brebes, surat kontroversial tersebut jelas menyatakan lepas tangan tanggung jawab dari pemerintah soal program yang dilakukannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari MBG. Setelah ramainya netizen yang menanyakan perihal tersebut muncul tanggapan dari Korwil BGN Kabupaten Brebes dan Kepala MTsN 2 Brebes. Korwil BGN Kab. Brebes Arya Dewa Nugroho menegaskan bahwa BGN tetap memegang nilai integritas dalam tanggung jawab jika terjadi insiden dari MBG. "Informasi yang beredar seolah-olah BGN lepas tangan adalah tidak benar," kata Arya dalam keterangan resmi, Rabu (17/9/2025). Kemudian tanggapan dari sumber tempat permasalahan surat kontroversial ini muncul yaitu kepala MTsN 2 Brebes mengatakan bahwa surat ini diadakan untuk memastikan kesiapan siswa dalam menjalankan program tersebut bukan bermaksud untuk melepas tanggung jawab. "Adapun surat pernyataan yang beredar dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan siswa-siswi dalam menerima program MBG, mengingat kondisi kesehatan siswa-siswi serta adanya alergi atau ketidakcocokan dalam hal makanan dari program tersebut," ujarnya.
Dari respon pemerintah tersebut dinilai cukup masuk akal dan diharapkan dapat direalisasikan secara menyeluruh di Indonesia. Mengetahui program ini meskipun banyak kontroversinya bagaimanapun MBG ini adalah program prioritas dari bapak Presiden Prabowo. Dilihat dari segi positif dan tujuan kedepannya program ini bertujuan untuk menyongsong generasi Indonesia Emas 2045 untuk memenuhi gizinya. Semoga saja program ini dapat menjadi keuntungan dan bukan ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan sistem-sistem yang terlibat dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA
"Benarkah Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif di Indonesia?" (Tempo.co, 2025).
"8.018 Dapur MBG Sudah Beeroperasi, Anggaran Rp 15,7 Miliar Terserap" (Kompas.com, 2025).
"JPPI Catat 5.360 Anak Alami Keracunan Makan Bergizi Gratis" (Tempo.co, 2025).
"Mensesneg soal 5.000 Dapur MBG Diduga Fiktif: Nanti Kami Cek" (Kompas.tv, 2025).
"BGN Respons soal Surat Pernyataan Orang Tua Tidak Menuntut jika Siswa Keracunan MBG" (Kompas.tv, 2025).