Jakarta

Kebijakan Pemprov Jakarta Penuh Kemubaziran

8 Maret 2018   10:29 Diperbarui: 8 Maret 2018   10:38 890 17 9
Kebijakan Pemprov Jakarta Penuh Kemubaziran
https://www.netralnews.com/foto/2018/02/12/940-spanduk_tuntutan_warga_jati_baru.jpg


"Goals are dreams with deadline - Tujuan adalah impian yang punya tenggat waktu" ~Diana Scharf~.

Tujuan terikat oleh waktu. Itulah yang terpikir di benak saya ketika memiliki sebuah target dalam hidup. Seseorang harus memiliki target waktu, kapan dia memulai suatu tahapan, dan kapan dia harus beranjak ke tahap selanjutnya. Saya selalu berfikir bahwa konsep ini tidak hanya diperlukan untuk diri sendiri tapi juga bagi organisasi. Organisasi bisa saja berupa kepanitiaan, perusahaan, sekolah, hingga pemerintah. Ketika anda tidak memiliki target waktu yang jelas, tujuan akan sulit tercapai.

Saya akan mengambil contoh dari kehidupan nyata. Contoh yang saya ambil acap kali memenuhi media massa terutama di berita mengenai Tanah Abang, DKI Jakarta. Seperti yang telah kita ketahui, Jalan Jatibaru Raya yang ada di Tanah Abang sering menjadi bahan berita. Mulai dari berita penutupan jalan untuk PKL; unjuk rasa sopir angkot yang trayeknya ditutup; pelaporan Gubernur DKI Jakarta ke pengadilan oleh Cyber Indonesia; hingga somasi yang diajukan sopir angkot trayek M08 yang melintasi jalan tersebut.

Secara lebih detil, saya ambil berita mengenai somasi yang dilayangkan oleh sopir angkot ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perwakilan dari sopir angkot Abdul Rosyid berkata-terkait somasi-, bahwa mereka terlalu lama menunggu pembukaan jalan, dan program OK OTRIP tidak sesuai dengan keinginan para sopir. Perlu diketahui bahwasannya OK OTRIP adalah program Pemprov DKI dengan merubah sistem angkot, mulai dari tata cara pembayaran, hingga tarif per kilometer (Merdeka.com). Kebijakan penutupan jalan dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial. Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana untuk membuka kembali jalan tersebut. Akan tetapi, kapan waktunya belum dapat dipastikan karena masih harus dikaji dan disetujui pak Anies (Republika.co.id).

Saya yakin tujuan Pemprov DKI adalah demi kebaikan semua pihak. Supaya PKL dapat menyambung hidup, Pemprov DKI menutup jalan. Demi sopir angkot, anda beri program OK OTRIP. Akan tetapi, program ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Anda lalu mengkaji kembali program ini, lagi-lagi terkena masalah waktu. Jadilah mereka protes. Protesnya mereka ya karena urusan perut, penghasilan mereka turun drastis. Semestinya anda mengkomunikasikan terlebih dahulu mengenai kebijakan ini. Selain masalah teknis, komunikasikan juga masalah target waktunya. Jika tidak, ya banyak masalah yang akan timbul serta  kepentingan yang dilanggar. Muncul ketidaksabaran karena tanpa kepastian waktu yang jelas. Ingat, tujuan adalah impian yang punya tenggat waktu, dan waktu adalah uang.