[caption id="attachment_359866" align="aligncenter" width="275" caption="Partai Demokrat (wikipedia)"][/caption]
Beberapa hari ini Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gde Pasek Suardika baik lewat media mainstream maupun media sosial Twitter “mengkampanyekan” apa yang dia sebut sebagai ketidakdemokratisan di tubuh Partai Demokrat (PD).
Tuduhan Bung Pasek terjadi karena kader PD yang memiliki hak suara (sekitar 500 Dewan Pimpinan Cabang ,kepengurusan di kota/kabupaten, dan 34 Dewan Pimpinan Daerah, kepengurusan di provinsi) dalam Kongres PD mendatang akan mendaulat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum PD Periode 2015-2020.
Lantas Pasek (dengan narasumber anonim dan tanpa data) menuduh ada dukungan bermaterai dari para pemilik hak suara untuk menetapkan SBY sebagai Ketua Umum PD secara aklamasi.
Bagi saya, tuduhan Pasek justru terkesan sebagai orang yang mengklaim demokratis tapi tidak memahami demokrasi. Aktualisasi demokrasi mestinya diwujudkan dalam kebebasan pilihan dan hak memilih. Kalau seluruh pemilih suara menghendaki memilih SBY semata-mata karena kecintaannya pada PD, lantas obyektiftas serta argumentasinya bisa dipertahankan, apakah itu tidak demokratis? Bukankah justru Pasek yang bagai mau memasung demokrasi; merusak tatanan demokrasi dengan cara memaksa orang menggunakan pilihan sesuai kemauannya meskipun itu bukan kemauan para pemegang hak suara di Kongres PD mendatang?
Jika Pasek mau berendah hati untuk menyimak silakan saja baca berita ini http://www.demokrat.or.id/2014/12/sby-bertemu-kader-pd-se-kalimantan/ sekilas petikannya: ...Suryadman Gidot (Ketua DPD-PD Kalimantan Barat—pen) kemudian menyampaikan isi hati dan harapan dari pengurus DPD dan DPC, PAC (Pimpinan Anak Cabang, Kepengurusan PD di kecamatan) dan seluruh kader Partai Demokrat di Kalimantan. Isi hati tersebut adalah: melihat situasi dan keadaan saat ini, mereka mohon agar SBY bersedia untuk kembali memimpin Partai Demokrat lima tahun mendatang...
Jadi berita di atas jelas. Para kader PD yang memiliki hak pilih dalam kongres (contohnya se-Kalimantan), secara tegas mengharapkan kesediaan SBY untuk kembali memimpin PD.
Pasek tentu tidak lupa. Dalam sejarah kepemimpinan di Republik ini, SBY adalah presiden yang dua kali dipilih rakyat secara langsung (periode maksimal yang diperbolehkan konstitusi). SBY mampu menghasilkan begitu banyak capaian yang diakui bangsa ini dan seluruh dunia. Jika bagi mayoritas bangsa Indonesia dan dunia kepemimpinan SBY mendapat apresiasi mendalam, apalagi di mata kader PD, partai yang digagas SBY keberadaannya? (simak sejarah PD di http://www.demokrat.or.id/sejarah/).
Jadi apanya yang tidak demokratis jika keinginan kader memilih SBY secara aklamasi semata-mata karena ketokohan SBY? Lantaran SBY diyakini akan mengembalikan PD ke era kejayaan.
Kedemokratisan SBY bahkan dinikmati Pasek. Bukankah sampai saat ini, setahu saya, tidak ada kader PD yang melarang Pasek mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketum PD? Yang ada hanyalah harapan agar Pasek sebaiknya mengukur diri.
Sesuatu yang sangat wajar mengingat jika seluruh kader PD, pemilik hak suara, menginginkan SBY dipilih secara aklamasi lantas suara DPC atau DPD mana yang akan mengusung Pasek? Bukankah untuk sekadar dicalonkan pun Pasek tidak mungkin bisa?
Tetapi, saya yakin, tentu Pasek tidak sedang mengumbar hitungan konyol. Tidak mungkin Pasek tidak memahami bahwa dia bahkan tidak lolos sebagai bakal calon karena hingga detik ini tidak satu pun pemimpin DPC yang menyatakan dukungannya pada Pasek.
Jadi apa keinginan Pasek mendiskreditkan SBY?
Saya menduga, Pasek sebenarnya hanya sedang memerankan diri sebagai pionir. Dia menerobos untuk membuka jalan bagi calon lain yang merasa memiliki kemampuan untuk menjadi Ketua Umum PD mendatang.
Siapa calon tersebut?
Tentulah bukan Akbar Yahya Yogerasi yang juga belum mendapatkan dukungan dari DPC atau DPD PD, meski beberapa pendiri PD mendukung deklarasinya sebagai calon Ketum PD.
Saya mensinyalir sosok yang akan maju adalah Mantan Ketua DPR-RI Marzuki Alie.
Bagaimana sikap saya?
Sebagai kader PD, saya hanya merasa berkewajiban mengingatkan Pak Marzuki Alie agar tidak pernah melupakan sejarah.
Bagaimanapun Pak Marzuki sudah gagal terpilih sebagai Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili dapil Jakarta III (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu). Tanpa berusaha mengecilkan ketokohan Pak Marzuki, adalah kenyataan bahwa rakyat sudah tidak ingin lagi diwakili Pak Marzuki. Tentulah bisa dimaklumi jika kader Partai Demokrat pun tidak berkeinginan dipimpin Pak Marzuki.
Marilah Kongres PD 2015 dijadikan sebagai ajang konsolidasi untuk meningkatkan soliditas antar-kader PD. Bukankah para kader sama memahami, ada pihak-pihak yang menginginkan perpecahan di tubuh Partai Demokrat?
Bukankah kejadian yang menimpa Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar tidak pernah diinginkan kader Partai Demokrat?
Tabik
