Pendapatan Negara dapat diperoleh dari banyak sektor. Di Indonesia sendiri, bersumber dari sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas, contohnya pajak, retribusi, ghibah dan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan Negara tersebut berfungsi untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Untuk dapat mewujudkan dan tetap melaksanakan sistem pembangunan dalam upaya mewujudakan masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menunjang biaya keperluan tersebut. Salah satu sumber yang menunjang upaya penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha terus dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan dari pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sistem perpajakan terus dilakukan sistem penyempurnaan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat atau pengelola pajak juka semakin mamu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.
Di Indonesia, menurut kewenangannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.
Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, ang merupakan pajak atas tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut daru dua ibjek, yaitu bumi yang didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya.Â
Sedangkan untuk bangunan adalah konstruksi terbaik yang ditanamkan atau dikelola secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah Negara Indonesia. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada hukum yang tercantum pada Undang- undang No 12 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang -- Undang No 12 tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang -- undang No 18 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Dalam artikel ini saya akan melirik tentang perkembangan hasil serta kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten industry utama di jawa timur, sebagai salah satu kabpaten yang sangat maju dan pesat perkembangannya dengan banyak perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten atau kota yang udah menerapkan pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah.
Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak bergantung pada keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Dari penuturan Dinas pendapatan, pengolahan keuangan dan aset daerah Kabupaten Gresik telah berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dari target pajak Bumi dan Bangunan yang ditentukan.
Dengan kontribusi pajak yang cukup besar ini, , maka untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan dari pajka daerah.Â
Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan pengarahan dan penyuluhan akan pentingnya wajib pajak dan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk lebih mengingatkan dan menyadrkan masyarakat bahwa dengan cara ini peningkatan dapat terjadi pada pendapatan daerah dan menunjang kesejahteraan nasyarakat melalui pelaksanaan pembangunan.
