Fatah Sulaiman selaku Wakil Rektor Untirta juga turut mendukung agar pemerintah Provinsi Banten lebih transparan dalam proses penempatan pegawai. Hal itu harus dilakukan guna mencegah timbulnya berbagai kecurigaan. Selain Aries dan Fatah, Ketua ICMI Kota Serang Agus S Munandar juga turut mengeluarkan penilaiannya. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum optimal. Hal itu disebabkan masih banyaknya birokrat yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya, dan hal itu mengkibatkan terhambatnya kelancaran program.
Agus mengeluarkan kritikan terhadap fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dinilainya masih belum optimal. Ia mengaku bahwa hingga saat in masih belum melihat optimalisasi dari peran Baperjakat. Sekalipun hal itu berfungsi, tetapi hanya untuk pejabat eselon IV dan fungsional.
Demikianlah artikel mengenai kekuasaan di Banten yang terkenal dengan politik dinastinya serta reformasi birokrasi di Banten yang masih belum optimal.
Oleh: Dhias Lestari Handayani
Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
