SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memang masih terasa asing didengar oleh sebagian telinga kita, masyarakat Indonesia. Namun, rencana aksi global yang diusung oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2015 ini telah mengilhami berbagai sektor di pemerintahan Indonesia termasuk sektor pendidikan.
Dengan prinsip tidak boleh ada satu orangpun yang tertinggal (No one leave behind), SDGs menggandeng seluruh aktor pembanguna, baik itu pemerintah, LSM, Civil Society, akademisi, sektor swasta dan lainnya. Dilansir dari laman SDGs2030indonesia.org, bahwa terdapat kurang lebih 8,5 juta suara masyarakat di dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs termasuk Indonesia.
Sebagai wujud komitmen dari pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sifatnya partisipatif dan melibatkan semua pihak.
Lalu bagaimanakah hubungan antara SDGs dengan Pendidikan di Indonesia ?
Tentu saja erat kaitannya dengan pendidikan di negeri kita. Mari kita lihat lebih dalam lagi terkait dengan tujuan yang ada di dalam SDGs. Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana di poin ke-4 berbunyi `Menjamin pendidikan yang inklusi dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua`.
Sejatinya pendidikan menjadi bagian dari pembangunan peradaban manusia di suatu negera di mana tolok ukur kemajuan negara dilihat dari kualitas pendidikannya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan. Namun, penggerak pendidikan disini tidak hanya melulu dibebankan kepada manajemen pendidikan dan atau tenaga pendidik semata, akan tetapi perlu adanya perhatian yang serius dan peran aktif pemerintah mengawal setiap proses perkembangannya sehingga cita-cita mulia pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya bisa tercapai.
Berdasarkan hasil laporan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012, kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara, sedangkan berdasarkan indeks perkembangan pendidikan untuk semua (Education for All Development Index, EDI) Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015.Â
Dalam laporan terbaru program pembangunan PBB pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi ke 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684. Dengan angka itu Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11). Hal tersebut menjadi konsen pemerintah untuk berupaya meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung program SDGs 2030.
Lalu, bagaimana interpretasi pendidikan inklusi itu sendiri?
Pendidikan inklusi adalah pendekatan baru dalam dunia pendidikan yang mentransformasi pendidikan Indonesia dengan meniadakan hambatan-hambatan yang merintangi siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan karena permasalahan etnik, gender, status sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Fokus peningkatan mutu pendidikan dan jangkauan pendidikan yang merata sampai ke daerah terluar Indonesia menjadi penting agar tidak ada seorangpun anak di negeri ini yang tidak bisa pergi ke sekolah atau putus sekolah.
Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) di tahun 2017, dari total penduduk usia sekolah (7-18) tahun di Indonesia yang berjumlah sekitar 55 juta anak, 8% diantaranya tidak bersekolah. Presentase ini setara dengan 4,4 juta Anak Tidak Sekolah. Untuk populasi anak usia SD/MI (7-12 ) tahun diperkirakan ada 190 ribu (0,7%) yang tidak bersekolah, sedangkan populasi anak uisa SMP /MTs (13-15 tahun) diperkirakan ada 1,1 juta (8,3%) yang tidak bersekolah, dan untuk populasi anak usia SMA/MA (16-18) tahun diperkirakan ada 3,1 juta (23,9%) yang tidak bersekolah.
