Berkaca dari sumber daya yang dimiliki Republik Indonesia, maka tidak berlebihan kalau menyebutkan Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pasalnya, negara-negara dengan sumber daya alam rendah dapat menjadi kekuatan ekonomi yang menentukan, sebut saja Singapura atau Korea Selatan.
Sayangnya, sampai hari ini kita masih menemukan perekonomian nasional maupun daerah masih terseok-seok. Masyarakat hidup dibawah standar kualitas hidup layak dunia. Gaji pokok buruh dan pegawai masih sangat kecil. Pemenuhan kebutuhan rakyat masih tersendat. Tingkat pendidikan masih rendah. Dan, kesejahtraan rakyat masih sangat jauh.
Biang keladi dari semua situasi buruk ini berakar pada banyak faktor. Di satu sisi, sumber daya alam yang melimpah tidak mampu kita kelola secara maksimal dikarenakan rendahnya pembangunan sumber daya manusia. Terbukti, perusahaan multinasional berpesta menggarap sumber daya alam Indonesia, sementara penduduknya merantau menjadi tenaga kerja atau buruh kasar di luar negeri. Â
Biang keladi yang menjadi penyakit keronis di negeri ini adalah korupsi. Korupsi tidak hanya menggerogoti sumber daya alam dan sumber daya finansial negara, melainkan juga merusak mentalitas para pejabat publik. Akibatnya, tindakan-tindakan penyelewengan menjadi pemandangan lumrah di semua lembaga negara, mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dampak fenomena korupsi sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Persaingan usaha tidak berjalan adil, program pembangunan dijalankan seadanya karena penuh dengan penyelewengan, atmosfer dunia usaha tidak tumbuh maksimal, mentalitas pejabat dan masyarakat rusak, dan dana bantuan sosial masuk ke kantong pribadi. Semua ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan sosial masyarakat.
Hal ini disampaikan Sudirman Said dalam pidato kuliah umum di Universitas Peradaban, Bumi Ayu, Jawa Tengah. Sudirman Said menyoal komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Baginya, ekonomi nasional akan menjadi besar apabila mampu dikelola dengan baik. Namun, jika birokrasi pemerintahan masih dicengkeram oleh korupsi maka mustahil membayangkan ekonomi nasional akan tumbuh.
Oleh sebab itu, Sudirman Said menyebutkan bahwa komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Para koruptor harus diproses sesuai hukum yang berlaku secara adil, sementara semua sistem yang menumbuhkan budaya korupsi harus dirubah.
Artinya, harus ada upaya serius dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan semua lembaga yang berkepentingan untuk memberantas korupsi. Jika pemberantasan korupsi tidak menjadi komitmen bersama, maka kesengsaraan rakyat akan menjadi pemandangan yang terus-menerus menyesakkan dada.
