Bantargebang merupakan wilayah di salah satu sudut Kota Bekasi yang memiliki empat tempat penampungan sampah akhir yang menjadi tempat utama pembuangan sekitar 6.500 ton sampah perhari dari seluruh wilayah di Jakarta. TPST Bantar Gebang juga menjadi lokasi pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang merupakan proyek kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pemprov DKI Jakarta. Namun Pemerintah masih saja mengabaikan terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang terhadap warga sekitar area terpadu tersebut. Â Pencemaran air tanah maupun polusi bau sampah menyebar melalui udara hingga menimbulkan ancaman penyakit.
Negara Indonesia yang sedang berpartisipasi mengusahakan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs. Ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterahkan masyarakat mencakup 17 tujuan, yang diantaranya terdapat poin ke 3 yaitu "Kehidupan Sehat dan Sejahtera". Isu kesehatan dalam SDGs poin ke 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Namun jika kita lihat dari pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari TPST Bantargebang, masih jauh rasanya SDGs poin ke 3 diwujudkan oleh Pemerintah dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Gurun sampah, deruman truk, dan ribuan orang bersama-sama dengan lalat tumpah ruah menjadi satu. Sejauh mata memandang aneka warna warni sisa kaleng dan plastik mendominasi pemandangan di ujung timur kota Bekasi. Apalagi ketika musim penghujan tiba, air sumur tercemar bahkan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi semacam inilah yang terpaksa dihadapi masyarakat sekitar beserta ribuan masyarakat pengais sampah di area itu. Sejauh radius 5-10 km pun masih dapat menghirup bau tidak sedap yang diakibatkan oleh TPST Bantargebang. Jalanan dan infrastruktur yang menjadi rusak akibat setiap hari lalu lalang kendaraan roda empat besar-besar membawa tumpukan sampah.
"Buat masak air biasanya kami pakai air isi ulang," kata Sudarti salah satu tokoh masyarakat di daerah setempat kepada saya, Sabtu 6/3/21.
Semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap air bersih yang tersedia di lingkungan tersebut. Sehari-hari mereka mandi dan hidup dari air yang dijual pedagang air bersih keliling. Bahkan untuk air yang dimasak pun, mereka harus membeli air isi ulang (air minum). Belum lagi ketika musim penghujan seperti sekarang ini, mereka harus dikhawatirkan dengan adanya ancaman longsor serta banjir disertai sampah yang bisa saja sewaktu-waktu menggenang wilayah mereka.
Selain dari keluhan kesehatan yang sudah disebutkan diatas, adanya TPST Bantargebang juga menjadi kendala terhadap warga yang menjual makanan. Pasalnya, hingga radius 5 km dari TPST Bantargebang masih dirasakan adanya kerumunan lalat jika ada makanan yang disajikan. Masyarakat harus super hati-hati dalam menyajikan makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa lalat dapat menyebarkan Salmonella, E. coli, dan bakteri lainnya pada makanan. Mikroorganisme tersebut bisa menyebabkan berbagai penyakit, terutama pada saluran pencernaan.
Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah memberikan dana kompensasi terhadap masyarakat di sekitar TPST Bantargebang yang terdampak bau sampah. Pasalnya, "duit bau" yang diterima tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang dialami warga. Setiap bulan warga di 3 kelurahan yang terdampak oleh bau akan diberikan dana sebasar Rp 900.000 per tiga bulan. Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, berapa pun nilai yang diajukan oleh Pemkot Bekasi masih tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang diterima oleh warga Bantargebang. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi warga karena lingkungan yang tercemar seperti, air bersih, udara segar dan pengharum ruangan, penutup makanan. Belum lagi jika bau yang tidak sedap dihirup secara terus menerus selama bertahun-tahun maka akan menjadi masalah besar bagi pernafasan.
