Bencana Langganan Harus Dihentikan

Permasalahan banjir merupakan salah satu permasalahan pokok yang terus terjadi dan terus diusahakan dalam penanggulangannya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hujan yang mengguyur Jakarta jelang malam pergantian tahun, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. 

Genangan air yang sampai setinggi lutut orang dewasa di beberapa wilayah ini membuat ibu kota lumpuh. Banyak jalanan tak bisa dilewati kendaraan. 

Kejadian banjir di Jakarta ini mengingatkan pada upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Di Jakarta sendiri, banjir sudah jadi masalah turun-temurun, bahkan sejak kota ini masih bernama Batavia. 

Secara geologi dan geomorfologi wilayah DKI Jakarta sendiri sejak dulu memang sudah merupakan daerah banjir. Selain itu, dengan keberadaan morfometri dari ke-13 aliran sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta juga menjadi akses bagi aliran air permukaan (direct runoff) yang bersumber dari curah hujan di daerah hulu untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. 

Jadi, memang sudah kodratnya bahwa wilayah DKI Jakarta adalah merupakan daerah banjir. Pembangunan infrastruktur banjir dan upaya konservasi lingkungan untuk memperbaiki kondisi catchment area yang telah rusak dan jauh berkurang luasannya hanyalah merupakan langkah-langkah untuk mengurangi potensi resiko bencana banjir, bukan bersifat menghilangkan resiko banjir menjadi tidak ada sama sekali. Bencana banjir semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya setiap kali musim hujan tiba.

Dalam menanggulangi permasalahan banjir, Pemerintah DKI Jakarta diantaranya dengan implementasi kebijakan penanggulangan banjir, baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. 

Implementasi kebijakan memiliki faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Aspek komunikasi hambatan yang nyata adalah pemerintah saat ini masih sulit untuk membangun komunikasi dengan pihak intermediary (perantara) sebagai salah satu stakeholder. 

Aspek sikap birokrasi ditekankan faktor independensi aparatur terhadap pembuat kebijakan yang memiliki peranan penting dalam menyukseskan implementasi kebijakan. Aspek organisasi pemerintah DKI Jakarta sendiri sudah diterapkan inovasi dengan adanya pasukan-pasukan kuning, biru, oranye yang dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan.

Berkaitan dengan peran stakeholder dalam bencana banjir, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang pembagian tanggung jawab manajemen bencana bahwa stakeholder yang berperan ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), lembaga usaha, dan lembaga internasional. Bencana banjir adalah limpahan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpah dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai (Nurjanah dkk 2013).  

Setiap gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, memiliki cara berbeda mengatasi banjir. Mengingat Jakarta yang tak hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat bisnis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program andalan naturalisasi sebagai solusi banjir ibu kota. Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Ia mengedepankan konsep naturalisasi, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. 

Bahaya yang akan timbul selain lumpuhnya Ibukota Negara Indonesia baik dalam ekonomi, politik maupun sosial. Adanya ancaman berbagai penyakit yang ada seperti DBD, alergi, dan gangguan kesehatan lainnya.