Per tanggal 16 Maret 2020 pemerintah mulai menerapkan sistem belajar berbasis daring (dalam jaringan) demi membatasi tatap muka antar guru dan siswa di masa pandemi. Guru harus memastikan bahwa belajar jarak jauh dapat berjalan dengan baik, meskipun siswa berada di rumah. Hal ini diterapkan ke seluruh satuan pendidikan.
Memang, sedari awal adanya sistem belajar daring ini cenderung menitikberatkan kepada guru, agar bagaimana caranya siswa mendapatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi.
Kenyataan, seiring berjalannya waktu beragam komentar ketidakpuasan atas sistem belajar ini disampaikan oleh banyak pihak, seperti orang tua murid, lembaga hingga siswa. Sampai-sampai pihak dari kementerian agama juga turut bersuara. Pasalnya sudah bukan lagi hal yang dipandang sebelah mata. Hasil di lapangan membuktikan bahwa ketidaksiapan pemerintah menggelar pendidikan di negeri ini dalam format daring terkesan akal-akalan atas wabah saja.
Oke, kita mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu dari kesiapan orangtua murid. Mereka tidak bisa kita pukul rata bahwa seakan-akan selamanya ada waktu untuk sang anak. Pikirkan kembali ada orang tua murid yang harus mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Beruntung bila para murid mendapat bimbingan dari guru les ataupun pengajar yang membimbing mereka untuk tau bahan materi yang disampaikan oleh guru.
Tetapi, apabila ada orangtua yang masih kerja di masa pandemi dan sedari pagi sudah berangkat kerja meninggalkan anaknya di rumah. Apakah sudah patut bahwa sistem daring ini akan menjalin kedekatan untuk para orangtua dan anak mereka? Alhasil tidak terpantau dan belajar dari rumah (BDR) dinilai kurang efektif.
Tidak selamanya pula orangtua murid dapat memberi akses penuh untuk pembelajaran daring. Kembali lagi ke permasalahan finansial bahwa sebagian orangtua ada yang belum sepenuhnya menjamin sang anak untuk bisa mendapatkan akses pembelajaran daring dengan gawai. Ataupun kalau punya, mereka mesti merogoh kocek dalam-dalam, atas terkendalanya biaya akses internet.
Belum lagi di beberapa pelosok daerah yang ketersediaan jaringan internetnya masih terbatas. Meski diatasi dengan subsidi, kenyataannya harga kuota internet di sana jauh lebih mahal dibanding perkotaan yang dengan gampang dan murahnya mendapatkan paket internet.
Satu bukti, di daerah terpencil yang mengeluhkan hal seperti ini. Seperti yang ada di salah satu daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Padang Lambe yang letaknya berada jauh dari pusat kota, jangkauan jaringan internet belum mampu tersentuh di daerah tersebut.
Kita bisa simpulkan bahwa pendidikan jarak jauh selama covid-19 masih menyisakan disparitas persoalan yang belum bisa ditemukan jalan keluarnya bersama. Sebab, belajar daring tidak sebatas memandang dari persepektif baik untuk masyarakat Indonesia agar kedepannya bisa melek teknologi. Lebih dari itu, pikirkan kembali pengawasan, sistem belajar yang efektif, pembinaan karakter.
Keberhasilan negara dapat dilihat dari otoritasnya. Bila pemangku kebijakan bisa membuat formulasi yang baik dan benar, pastinya program ini bakal kena dan tepat sasaran. Lagipula, harapan apa yang bisa pemerintah ambil dari pembelajaran daring?
Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut, karena demi menginisasi alternatif belajar kiranya mesti ada banyak tawaran inovasi. Lantas apa pemerintah tidak malu kalau jadinya rakyat yang malah bantu rakyat?
