Pemerataan pembangunan menjadi salah satu semangat paling dasar yang melatarbelakangi berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Semangat ini diejawantahkan Jokowi dalam visi pembangunan yang lebih mengutamakan daerah pinggiran dan pedesaan.
Bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, tentu konsep pembangunan pedesaan Presiden Jokowi ini cukup berbeda. Kali ini, Presiden Jokowi lebih mengutamakan instrumen dana desa yang telah diamanatkan Undang-Undang.
Sebelumnya, program pembangunan pedesaan di era SBY didorong oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Realisasi program ini kala itu menghabiskan dana sebesar Rp. 9,7-12 triliun rupiah per tahun.
Sedangkan, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dana Desa yang dialokasikan mencapai sebesar Rp. 60 triliun, bahkan pada tahun 2019 mendatang mencapai Rp. 73 triliun untuk dana desa.
Dengan gelontoran dana yang besar di pedesaan itu terlihat bahwa orientasi pembangunan Jokowi adalah untuk memacu pembangunan di wilayah desa. Dan, ini ternyata membawa dampak yang sangat positif.
Dengan adanya dana  desa itu, kini jumlah desa yang tertinggal berkurang dengan melebihi target. Yakni, sebanyak 8.035 desa.
Padahal dalam RPJMN 2015-2019 target pengurangan desa tertinggal hanya 5.000 desa. Tentu saja, ini menjadi capaian yang signifikan.
Di samping itu, desa yang berkembang juga meningkat sebanyak 6.578 desa. Dan, desa yang mandiri menjadi sebanyak 2.318 desa.
Kemudian, dengan adanya dana desa itu, kemiskinan di desa juga turun hingga 1,33%. Inflasi dapat ditekan di angka 3,15% pada tahun ini, dibandingkan tahun 2015 lalu yang mencapai 5,8%.
Dana Desa juga telah berhasil membangun infrastruktur yang menunjang
kegiatan produktif di desa. Tidak kurang dari 158,6 ribu km jalan desa, 6.932 unit pasar desa, 14.770 kegiatan BUMDES, 942,9 ribu unit air bersih serta berbagai infrastruktur lain yang telah dibangun.
