Pasca permainan isu SARA tidak lagi 'dimakan' dengan mudah oleh masyarakat Indonesia, kini pihak oposisi berusaha mencari jalan lain. Salah satunya adalah isu ekonomi untuk menghajar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Beralihnya isu tersebut dipengaruhi oleh semakin muaknya masyarakat, dan semakin cerdasnya masyarakat sehingga semakin sadar akan bahaya 'mainan' isu SARA tersebut bagi bangunan Republik Indonesia.
Kini, pihak oposisi beralih ke isu ekonomi untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, menurut sejumlah pengamat meyakini isu-isu yang dilontarkan oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan Jokowi adalah isu-isu elitis atau yang hanya dibicarakan oleh elite-elite ekonomi saja, seperti utang, melambungnya harga dollar dan anjloknya harga IHSG.
Alhasil, isu yang dilontarkan itu pun akhirnya sehingga tidak berpengaruh pada elektabilitas. Terlebih, 'gorengan' isu itu pun tidak sesuai dengan fakta yang benar di lapangan.
Kenyataannya, saat ini fundamen perekonomian Indonesia masih baik. Pelemahan Rupiah dan utang pun terkelola dengan baik, sehingga tidak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat secara luas. Malah, angka kemiskinan pun sekarang mulai turun hingga berada di kisaran satu digit.
Hingga kini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berdasar pada ekonomi kerakyatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara umum, bukan sekedar menjawab tantangan dan kritikan dari pihak oposisi semata yang minim data serta fakta.
Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki ekosistem Indonesia adalah dengan ekonomi digital, dimana hal tersebut bisa menjawab masalah sentralisasi menjadi desentralisasi, serta menaikkan potensi market untuk berbagai bisnis.
Kita bisa saksikan sendiri pemandangan kontras antara pemerintah dan pihak oposisi. Di satu sisi, pemerintahan Presiden Jokowi terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan pihak oposisi hanya bisa mencerca saja.
Ke depan, kita perlu mendukung kerja nyata pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Bukan hanya nyinyir ataupun menyudutkan tanpa memberikan solusi yang nyata.
