Mohon tunggu...
Indah Pertiwi
Indah Pertiwi Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Fatwa Fardu Ain pada Pilkada, Kiai Laporkan Soal Politisasi Agama

20 Juni 2018   15:12 Diperbarui: 20 Juni 2018   15:20 586
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Terbitnya fatwa fardu 'ain untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jatim terus menuai polemik. Sejumlah kiai dari wilayah Tapal Kuda dan Madura mendatangi kantor Bawaslu untuk melaporkan fatwa tersebut pada Senin (18/6).

Mereka mengadukan terbitnya fatwa fardu ain tersebut lantaran dirasa merugikan salah satu paslon. Salah satu pelapornya adalah pengasuh Pesantren Cangaan Pasuruan, KH Fahrurrozie.

Fatwa itu menyebut bahwa kalau tidak memilih pasangan Khofifah-Emil, maka durhaka sama Allah. Kalau durhaka sama Allah berarti masuk neraka. Ini tentunya fatwa mengerikan.

Fatwa fardu ain sendiri dihasilkan dalam pertemuan di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, 3 Juni lalu. Fatwa itu tertuang pada surat fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018. Saat itu, calon gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir.

Fatwa itu telah meresahkan umat Islam di Jatim. Banyak orang yang bertanya jika berbeda pilihan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) bisa menyebabkan seseorang diganjar dosa oleh Allah dan masuk neraka.

Oleh karena itu, para kiai dan ulama tersebut mengaku telah meminta agar fatwa tersebut Namun, sayangnya imbauan itu tidak direspon oleh beberapa pihak yang dimaksud.

Adanya fatwa itu, tentunya, sangat disayangkan. Apalagi seakan dibiarkan oleh pasangan calon Khofifah-Emil.

Hal itu menjadi bukti bahwa pihak calon gubernur nomor urut satu itu menggunakan agama untuk kepentingan politik. Itu menjadi wujud ambisius dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Di tengah situasi seperti saat ini, kita harusnya bisa lebih bijak dan mawas diri agar tidak mudah tergiring oleh upaya politisasi agama dalam pemilihan kepala daerah.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun