Pulang blusukan ke beberapa daerah, Presiden Jokowi mengaku telah menangkap aspirasi masyarakat. Kata beliau rakyat menjerit dengan diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masarakat) Darurat. Demikian juga setelah diganti cashing menjadi PPKM Level 4. Masih kata pak Jokowi rakyat mau PPKM itu dicabut.
Lalu di depan rapat bersama pasukan perang melawan Opid dan recovery economi, Presiden membuat analog, jangankan dengan lockdown yang mengharuskan semua kegiatan berhenti total, wong cuma pembatasan saja rakyat menjerit. Bisa jadi kondisi itu yang kemudian semakin membulatkan tekad pemerintah, "no lockdown".
Seperti biasa saya  membuat "diskursus" kilat. Secara daring tentu. Beberapa teman wartawan dan grup WA saya libatkan.
"Analogi pak Jokowi kurang pas kang" kata Iskandar.
Menurut  Wartawan muda itu analogi pak Jokowi tidak nyambung dengan hati nurani abdi (masyarakat) yang sejati. Kata dia rakyat memberontak aturan pembatasan baik PSBB maupun PPKM karena pembatasan itu menyebabkan masyarakat tidak bisa bergerak. Padahal di lain pihak  masyarakat masih harus bergerak. Mereka harus mencari makan. Kalau tidak, pelan pelan mereka mati.
Yang terjadi adalah distorsi di lapangan. Masyarakat terlibat adu mulut. Bahkan adu jotos dengan petugas yang disiplin mati. Masyarakat memaksa harus pergi untuk sesuap nasi, sementara petugas berdalih  demi tugas dan peraturan.
Pendapat Iskandar diamini peserta diskusi lainnya. Ada Arifin, Didi Rasidi, Doni dan Apud dari Grup WA.
Lalu Askin, (bukan saya) dari WA fans Susi Pujiastuti, mengunggah pendapatnya, menolak PPKM tidak berarti juga menolak Lockdown. Itu mah beda madzhab, katanya.
PPKM itu kan tidak mengharuskan negara menanggung semua kebutuhan hidup masyarakat. Berbeda dengan lockdown.
Jika Lockdown, seperti diatur dalam pasal 55 UU no 6 tahun 2018 tentang karantina dan kesehatan, menyebutkan bahwa pemerintah menanggung semua kebutuhan hidup masyarakat selama diberlakukan lockdown. Bahkan bukan masyarakat/manusia,  tapi juga binatang hewan  domba, sapi dan kebo "uteuk tongo walang taga" kudu diparaban Nagara.
Jadi kalau semua hal itu dilaksanakan, masyarakat akan hidup tenang meski dikurung di rumah berapa lama pun. Asal negara sanggup menjamin kebutuhan masyarakat, oke saja. Mangga wae. Paling-paling Disdukcapil siap-siap antisipasi pertambahan angka kehamilan dan kelahiran doang.
