Dorong Kemandirian Farmasi dan Alat Kedokteran Gigi, IDEC 2023 Jadi Ajang Strategis Produk Dalam Negeri Eksis

Pameran dagang dan konferensi internasional kedokteran gigi terbesar di Indonesia, Indonesia Dental Exhibition & Conference (IDEC) resmi dibuka hari ini (15/9) oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia di Jakarta Convention Center. 

Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), drg. Usman Sumantri, MSc, dan Managing Director & Vice Precident Asia-Pasific, Mathias Kuepper. Gelaran event berkonsep Business to Business (B2B) yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) berkolaborasi dengan Koelnmesse Pte.Ltd dan PT Traya Eksibisi Internasional ini akan berlangsung selama 3 hari (15-17 September 2023). 

Animo yang tinggi membuat jumlah peserta yang berpartisipasi pun mengalami peningkatan, dari sebelumnya 232 brands pada IDEC 2019 menjadi 250 brands dari 14 negara pada IDEC 2023. 

Menempati area seluas 6.000 m2, IDEC kali ini tidak sekedar menampilkan berbagai teknologi terkini terkait kedokteran gigi, tetapi sekaligus transfer ilmu dan pengetahuan yang disertai praktek langsung dalam 26 seminar ilmiah yang simultan diberikan oleh 29 narasumber ahli dari berbagai negara. Tema-tema yang diangkat pun menjawab kebutuhan kesehatan mulut dan gigi yang tengah berkembang saat ini, diantaranya tentang Management of Deep Margin Defects, Dental Treatment Management for Geriatric Patients, Psychosomatic Dentistry in Japan, The Art of Anterior Aesthetic Restoration, Integration of Laser in Clinical Practice, The Current Paradigm of Periodontal Pathogenesis; An Update dan sebagainya. 

Mengusung tema "The Transformation of Dental Health Resiliency", IDEC juga menjadi momentum strategis untuk mewujudkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan di Indonesia, khususnya kesehatan mulut dan gigi. 

Perkembangan industri kedokteran gigi di Indonesia terus bertumbuh. Namun sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan alat kesehatan produksi lokal yang memadai. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI pada 2023, industri farmasi dan alat kesehatan di tanah air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi. Sebanyak 70 persen suplai alat kesehatan di Indonesia bahkan masih dipenuhi oleh produk impor. 

Ketua Umum PB PDGI, drg. Usman Sumantri, M.Sc. menyoroti masalah ini sebagai suatu tantangan yang harus disinergikan dengan kekuatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tak dapat dipungkiri, salah satu kendala pada penyelesaian masalah kesehatan gigi muncul karena peralatan penunjang kedokteran gigi yang terbatas. Dengan hadirnya berbagai perusahaan berpengalaman dari luar negeri, IDEC menjadi solusi bagi para pelaku kesehatan gigi untuk mengupdate teknologi kedokteran gigi di Indonesia. 

"Melalui IDEC 2023, kami berharap para pelaku industri kesehatan gigi lokal dapat menampilkan karya produk terbaik sekaligus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dari negara lain untuk terus menciptakan formulasi produk teknologi yang solutif bagi permasalahan gigi dan mulut di tanah air," papar Ketua Umum PB PDGI, drg. Usman Sumantri, M.Sc. 

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS dalam sambutannya pada seremoni pembukaan IDEC, sangat mengapresiasi penyelenggaraan IDEC yang sudah berlangsung untuk ketiga kalinya ini bisa konsisten dan komit menampilkan suguhan terbaik untuk mendorong kemajuan industri kedokteran gigi di tanah air. IDEC telah menjelma menjadi trendsetter perkembangan industri kedokteran gigi sekaligus dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Menurutnya, penyelenggaraan IDEC 2023 sangat sejalan dengan agenda besar Kementerian Kesehatan RI terkait kemandirian farmasi dan alat kesehatan yang merupakan kebijakan bagian dari pilar ke ga transformasi sistem ketahanan kesehatan. Program ini diperkuat dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.