Solusinya? Revisi UU ASN jadi jalan keluar yang harus diprioritaskan. Tapi revisi ini harus jujur, tidak hanya fokus pada kepentingan honorer, tapi juga melihat kemampuan daerah, efisiensi birokrasi, dan prinsip keadilan dalam rekrutmen.
Beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan:
Hapus kewajiban otomatis alih status honorer jadi ASN. Negara tidak wajib menanggung beban fiskal tanpa hitung-hitungan yang matang.
-
Rekrutmen ASN harus lewat seleksi terbuka dan kompetitif, sesuai prinsip meritokrasi, bukan cuma konversi status.
Fokus pada standar penghasilan yang layak untuk semua pegawai, tidak soal status, agar kesejahteraan meningkat tapi anggaran tidak jebol.
Berikan kewenangan pengangkatan PPPK pada pemerintah daerah, karena beban biaya ada di APBD dan PPPK tidak boleh mutasi antar daerah. Sementara pengangkatan PNS tetap di pusat.
Atur ketat pengendalian rekrutmen honorer setelah pengangkatan agar pembengkakan biaya bisa dicegah.
Revisi UU ASN bukan cuma soal kepegawaian, tapi soal menjaga keseimbangan antara perlindungan pegawai dan keberlanjutan fiskal. Dalam sistem desentralisasi, daerah harus punya ruang kelola SDM yang realistis sesuai kemampuan keuangannya.
Kalau tidak, beban gaji yang membengkak justru merampas anggaran pembangunan dan layanan publik. Masyarakat akhirnya yang kena imbasnya.
APBD seharusnya jadi alat dorong ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Bukan cuma buat bayar gaji pegawai yang kian bertambah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
