Mohon tunggu...
Dheandra Kusumah
Dheandra Kusumah Mohon Tunggu... -

Expresif and Friendly

Selanjutnya

Tutup

Politik

Masa Transisi, Rawan Praktik Pungli di Faskes Tingkat I BPJS-Kesehatan.

16 September 2014   17:50 Diperbarui: 18 Juni 2015   00:32 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Disaat masa transisi pemerintahan ini, kita haruslah lebih waspada. Beberapa Program Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, biasa disebut Kartu BPJS-Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan), sudah banyak dikenal oleh masyarakat ,dan masyrakatpun sudah mulai berbondong-bondong, mengantri untuk membuat kartu jaminan kesehatan tersebut.

Tetapi dikarenakan adanya proses transisi kepemerintahan, karena akan bergantinya Presiden lama kepada Presiden yang beru terpilih, hal tersebut sedikit terabaikan dan jauh dari pengawasan Pemerintah Daerah apalagi Pusat.

Seperti salah satu kasus yang terjadi didaerah saya, ada seorang warga dan dia sudah mendapatkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan BPJS, dan kebetulan beliau terdaftar di perawatan medis kelas III, denga biaya Premi bulanan Rp.25.500,-yang katanya dapat meng-COVER semua biaya Pasien selama berobat,ternyata pada saat mau berobat beliau diminta membayar selisih dari biaya Premi bulanan tersebut, beliau berobat di Fasilita Kesehatan tingkat I,setingkat Klinik total berobat sebanyak Rp.32.000,-, pasien tersebut diminta membayar selisih dari premi bulanan 32000-25500= 6500.

Kasus ini harus segera diatasi, berapa banyak warga yang akan mengalami hal tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya pengawasan dilapangan, terhadap Faskes-faskes tingkat I tersebut.

Yang seharusnya pengawasan ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, sehingga praktik menipulasi seperti ini tidak akan ada lagi.

Harus ada sosialisasi dan Pengawasan.

Minimnya Sosialisasi pun bisa menjadi faktor penyebabnya, kalau saja Pemerintah dengan gencar mengadakan Sosialisasi sampai ketingkat Desa, apalagi sampai ketingkat RT, mungkin kejadian seperti ini bisa diminimalisir.

Karena seluruh rakyat Indonesia, wajib menjadi anggota BPJS-Kesehatan, maka dari itu Pemerintahan yang barukedepan, harus terus mengawal dan mengawasi Program Kesehatan Masyarakat yang di selenggarakan oleh BPJS-Kesehatan, sehingga praktik-praktik pungli yang terjadi dilapangan, tidak akan terjadi lagi.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun