BW Lapian dan Charlis Choesj Taulu sepakat untuk menguasai tangsi Belanda di Teling, dan mereka berhasil menguasainya yang sebelumnya dijaga lima sampai enam batalyon tantara Belanda. Ch Taulu melihat semangat juang yang dimiliki para pemuda cukup besar, BW Lapian dan Taulu sepakat untuk melakukan penyergapan dengan diam-diam dan strategi yang matang.
Pada 14 February 1946, BW Lapian dan Ch Taulu sepakat untuk melakukan penyergapan, namun rencana mereka berhasil diketahui oleh Belanda, Ch Taulu ditangkap oleh tantara Belanda sehari sebelum penyergapan, walau begitu, karena semangat juang para pemuda yang cukup besar, rencana penyergapan tetap dilakukan dan berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di tangsi Belanda di Teling.
Pada 16 Februari 1946, selebaran-selebaran disebarkan, selebaran itu berisi pernyataan bahwa rakyat Indonesia di Sulawesi Utara berhasil memegang kekuasaan penuh.
Ch Taulu, Raja Kerajaan Bolaang Mongondow, Kepala Daerah Gorontalo, Para Pembesar Militer dan Pimpinan Kepala Desa di Minahasa menunjuk Bernard Wilhelm Lapian sebagai Kepala Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara. Pada 21 Februari, BW Lapian mengumumkan wilayah Sulawesi Utara dan bergabung dengan Republik Indonesia.
Pada Maret 1946, BW Lapian ditangkap tentara sekutu, dan dijebloskan kepenjara, ia dipindah-pindah mulai dari penjara di Teling kemudian ke Cipinang dan terakhir Sukamiskin.
BW Lapian kemudian dibebaskan pada tahun 1946 karena keputusan KMB (Konferensi Meja Bundar) bersamaan dengan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia.
Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengangkat BW Lapian sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi sampai pertengahan tahun 1951. Selama menjabat sebagai Pejabat Gubernur, BW Lapian berhasil membangun jalan dari Malibago sampai Kotamobagu, membangun daerah pemukiman dan pertanian di Dumoga serta membentuk DPRD Sulawesi dan menginisiasi diadakannya pemilu di Minahasa pada 1951.
Selain itu, BW Lapian juga ditugaskan untuk membuat kesepakatan perdamaian dengan pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi. Lapian pernah menemui Kahar Muzakar di persembunyiannya selama 3 hari, berbagai perundingan coba ia lakukan dan pada akhirnya, Kahar Muzakkar tetap melakukan aksi gerilyanya.
Pada masa Pensiunnya, BW Lapian bertugas sebagai Staf Perdana Menteri pada Biro Rekontruksi Nasional berkoordinasi dengan provinsi-provinsi yang mengurusi tentang transmigrasi, membantu KASAD Letjen AH Nasution dalam mengatasi PERMESTA.
Dimasa tuanya, BW Lapian aktif pada kegiatan gereja, ia menjabat sebagai Ketau Pucuk Pimpinan Gereja KGPM (Kerapatan Gereja Protestan Minahasa).
Bernard Wilhelm Lapian meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 5 April 1977. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
