Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Wabah Covid-19

Di Negara kita sendiri telah melaksanakan system demokrasi pada masa sebelum kemerdekaan,lalu setelah Indonesia menerima kemerdekaan pada 17 agustus 1945 duet pemimpin dwitunggal yaitu soekarno dan mohammad hatta mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai Negara yang demokratis yang mana dikarenakan pada teks proklamasi 17 agustus 1945 ada bait yang menyebutkan bahwa "atas nama bangsa Indonesia" maka bilamana dikaitkan dengan definisi bangsa,maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. 

Maka bisa disimpulkan kemerdekaan Indonesia yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan demokrasi juga bisa diartikan sebagai hak sebuah warga Negara dalam menentukan suatu kepemimpinan suatu Negara agar menciptakan sebuah aturan-aturan yang dapat mengubah kehidupan para warga negaranya.

Dan pada masa yang sulit sekarang kita semua dihadapkan oleh musibah yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan muncul dan menyerang segala aspek dikehidupan kita. Covid-19 yang sudah berjalan hampir satu tahun ini banyak menimbulkan dampak-dampak buruk bagi kita semua,dan banyak menghancurkan aspek-aspek yang ada dikehidupan kita,sebagai contoh ada ekonomi,pekerjaan,pendidikan dan kesehatan yang diserang oleh pandemi ini. Tentunya tidak sedikit orang yang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pandemic ini. 

Saya sendiri sebagai mahasiswa dan pekerja sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah,mengapa demikian? Karna harapan satu-satunya untuk menuntaskan segala permasalahan yang rumit ini pasti kita juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai power sangat besar,saya yakin pemerintah dan Negara mempunyai orang-orang hebat yang bisa membantu mengatasi pandemic ini. 

Sekian berjalannya waktu mulai bulan februari sampai sekarang sudah membuahkan hasil untuk bertahap menyelesaikan pandemic ini,antara lain pemerintah yang membuat kebijakan agar tetap mematuhi protocol kesehatan,melaksanakan lockdown atau psbb (pembatasan social berskala besar) di setiap kota yang terjangkit wabah,memberikan bantuan pangan,materi untuk beberapa warganya,memberikan bantuan kuota untuk beberapa pelajar dan mahasiswa saya rasa itu cukup membuat warga Negara merasa terlindungi oleh adanya peraturan dan aksi dari pemerintah sendiri.

Namun tidak hanya itu saja,ada beberapa aspek yang menyimpang yang saya rasa ada bagian pilih kasih dari pemerintahan tersebut,seperti ada permainan demokrasi yang terjadi didalam pemerintahan sekarang,banyak peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan kita untuk berkerumun,seperti contoh resepsi pernikahan,laga sepakbola yang tidak diberikan ijin. 

Dan contoh yang membuat saya ada bagian pilih kasih dari pemerintah yaitu beberapa dewan perwakilan rakyat yang tetap melaksanakan rapat pada masa pandemic,yang hasil dari rapat itu juga menghasilkan kegaduhan diseluruh penjuruh Indonesia dikarenakan peraturan yang sedang dicetuskan sangat tidak memboyong rakyat kecil dan lebih mementingkan oligarki,ada juga pemilihan kepala daerah yang dalam kurun waktu dekat ini akan tetap dilaksanakan, dan contoh itu sangat membuat hati saya merasa ada bagian pilih kasih didalam Negara ini,yang mana bagian dari system Negara diprioritaskan namun bagian dari warga Negara nya sendiri tidak mendapatkan perlakuan yang sama,saya tahu demokrasi juga penting bagi Negara tetapi alangkah baiknya pemimpin dan seluruh jajarannya mempertimbangkan untuk memperlakukan semua aspek kenegaraan yang sama rata. 

Kembali kepembahasan awal yang sesuai dengan judul yang saya ambil terkait penanganan demokrasi di tengah wabah covid-19 saya rasa pemerintah dan seluruh instansi yang ada didalam system mempertimbangkan ulang agar tidak timbul kecemburuan social terhadap warga negaranya,bilamana memang demokrasi tersebut tidak dapat diundur saya berharap sangat untuk instansi yang berkecimpung didalam penanganan wabah covid-19 ini agar sangat memperhatikan peraturan protocol kesehatan yang berlaku,mengingat jumlah orang yang terdampak setiap harinya masih meningkat.

Alangkah baiknya sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lebih baik mencegah agar tidak terjadi. dan untuk langkah penanganan prokes tentunya pihak instansi yang menetapkan protokol kesehatan sudah mempunyai cara agar protokol kesehatan tetap dipatuhi oleh semua kalangan yang akan menentukan pilihannya di pilkada mendatang.

penulis : david andrew alventino

prodi : ilmu pemerintahan-A

Univ : universitas muhammadiyah malang