Pribumi, Non-Pribumi, dan e-KTP

Jika kita perhatikan sosial media akhir-akhir ini, ada dua kata yang viral akhir akhir ni adalah "E-KTP" dan Pribumi/Nonpribumi. E-KTP terkait dengan kasus mega korupsi yang konon srkitar dua ratus juta data base penduduk Indonesia sudah direkam, dan pribumi/non pribumi terkaut dengan pidato inagurasi Gubernur Baru Jakarta Anies Baswedan. Adakah masalah E-KTP dengan masalah pribumi dan non pribumi ? Mengapa penduduk pribumi E-KTP nya terlambat dan apakah penduduk Non Pribumi dapat memperoleh E-KTP ? 

Terkait dengan penduduk, kita jangan lupa kasus banyaknya tenaga kerja asing yang  menyerbu indonesia.  Melalui Kompasiana edisi 24 Desember 2016, penulis menyampaikan : "Mengutip keterangan Seskab Pramono Anung dari  sebuah media online diperoleh  data perlintasan seluruh warga asing mencapai 8.974.141 orang. Mereka yang merupakan warga China mencapai 1.401.443 orang dan yang keluar 1.452.249 orang. Sampai November 2016, Dari 8.974. 141 yang keluar baru 1.401.443 berarti yang belum keluar adalah lebih dari 7,5 Juta, sedang dari 1.401.443 warga China, berapa yang sudah keluar ? Kok tidak disaapaikan. atau belum ada data warga China yang keluar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM per 18 Desember 2016, jumlah warga asing asal China yang berada di Indonesia berdasarkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) mencapai 31.030 orang. Sementara mereka yang memegang izin tinggal sementara (ITAS) untuk bekerja mencapai 27.254 orang, dengan demikian jika tidak ada laporan keluar berarti ada 1.401.443 dikurangi 31.030 ada sekitar 1.370.413 warga China yang tidak diketahui datanya.

Jika dilihat angka  WNA asal China sebanyak 1.837 orang dari jumlah 7.787 orang pelaku maka dari 1.370.413  warga China  Dengan asumsi belum ada yang keluar (karena belaum ada data sebagai acuan)  selain dari deportasi maka warga negara China yang asih ada di wilayah NKRI adalah 1.368.476 juta yang belum jelas keberadaannya.

Jika benar mayoritas warga negara China mayoritas datang untuk keperluan bisnis dan investasi, maka 1,368.476 sangat potensial berada diproyek-proyek investasi yang dilakukan China, sebab kita mendengar jika para pelaku bisnis China mau berinvestasi dengan syarat menggunakan tenaga kerja China. Jumlah ini tentu sangat luar biasa dalam skala waktu yang pendek"

Menyimak data di atas,maka ada sekitar 1,368 juta Warga Negara China yang tidak ketahuan rimbanya (waktu itu) dan entah bagaimana perkembangannya sekarang, yang pasti saya berharap terus dipantau oleh pihak yang berwajib. Yang pasti, salah seorang orang kunci penggarap E-KTP kita sudah mengetahui bersama  ditembak di Amerika Serikat entah oleh siapa dan mengapa ditembak. 

Jika data base itu tekah diambil pihak tertentu dan disalahgunakan dengan penyesuaian penyesuain yang dipetlukan, apalagi teknologi pencetakan KTP mereka kuasai, maka jutaan Warga Negara China yang masuk Indonesia sangat mungkin mendapat E-KTP. Artinya kasus tenaga non pribumi (asing)  ilegal itu benar-benar bisa sangat  terkait dengan E-KTP. Oleh karena itu dalam konteks ini peringatan trtkait pribumi dan non pribumi dati Gubernur Anies Baswedan bagi penulis menjadi sangat betmakna. 

Sudanh barang tentu Warning itu harus benat benar dimaknai dengan benar oleh kita mengingat berbagai kejadian kejadian yang bisa saja metugikan kuta semua. Pengalaman mengyrus E-KTP dimana penulis harus melakukan vetifikadsi di dukcapil karena ada nama ganda memaksa penulis untuk menyimpulkan ada masalah terkait data base, yang diotak atik. Tidak hanya penulis yang mengurus vetifikasi di dukcapil saat iru, kami harus antri dari jam 08.00 hingga jam 15.00. Seorang bapak muda harus vetivikadi karena fatanya juga digunakan oleh orang lain di wilayah Bekasi. 

Dengan memahami apa yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan sebagai warning, sebagai penduduk Jakarta penulis berharap Gubernur Baru melakukan penertiban kependudukan  bagi warga Jakarta/pendatang bukan lagi di jalan jalan atau di taman taman, tetapi juga di hunian hunian mewah yang selama ini tertutup dan seakan tak tersentuh.  Padahal seperti  sudah diketahui umum di salah satu hunian mewah di komplek perumahan Ahok pun ditemukan timbunan narkoba yang siap diedarkan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan apabila di hunian hunian mewah lainnya ditemukan "timbunam warga non pri" yang memiliki E-KTP aspal. 

Sungguh, pidato Gubernur Anies Baswedan jadi mengingatkan penulis pada serbuan tenaga kerja non pri, yang ternyata bukan kelas buruh kasar. Hal itu mengingatkan juga pada nasib tenaga kerja Pribumi yang  bisa saja digeser atau dirampas kesempatan kerjanya.