Politik Influencer: Mengubah Cara Berpolitik di Ruang Digital

Di era digital saat ini, fenomena politik influencer menjadi kekuatan baru yang tak bisa
diabaikan dalam dunia politik. Cyberpolitik mengacu pada penggunaan media sosial dan
platform digital oleh para influencer untuk mempengaruhi opini publik dan dinamika politik
secara luas. Jika dahulu ruang publik politik lebih banyak dimediasi oleh partai, media massa,
dan tokoh formal, kini wacana politik juga dipengaruhi oleh para influencer. Kehadiran mereka
menandai pergeseran penting dari arena politik tradisional ke ranah digital, di mana popularitas
dan kedekatan emosional dengan audiens menjadi modal utama. Fenomena ini disebut sebagai
politik influencer, yakni keterlibatan figur-figur digital dalam memengaruhi persepsi, sikap,
bahkan perilaku politik masyarakat.

Politik tidak lagi hanya terjadi di gedung parlemen atau kantor partai, tetapi juga di layar
ponsel dan komputer kita. Influencer, yang biasanya dikenal karena konten hiburan atau gaya
hidup, kini semakin aktif membahas isu politik dan mengajak pengikutnya untuk ikut terlibat
dalam perdebatan atau bahkan aksi nyata mengapa politik influencer begitu kuat? Pertama,
mereka memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa
yang mudah dimengerti serta gaya yang menarik. Seperti yang diungkapkan oleh Manuel
Castells, profesor sosiologi dan ahli komunikasi, "Media sosial telah menjadi arena baru tempat
kekuasaan diperebutkan. Influencer bukan lagi sekadar selebriti online, tapi juga aktor politik
yang bisa mempengaruhi keputusan publik" (Castells, 2012).

Para influencer memiliki membangun kepercayaan lewat konsistensi konten dan interaksi
sehari-hari. Ketika mereka menyuarakan pandangan politik, pesan tersebut lebih mudah diterima
audiens sehingga konten tersebut menciptakan viralitas dan algoritma, terlebih konten politik itu
dibungkus dengan suasananya yang ringan. Penonton juga dapat langsung menanggapi melalui
komentar, likes, atau shares. Hal ini memperkuat rasa interaksi politik secara digital. Interaksi
langsung yang terjadi antara influencer dan pengikutnya menciptakan hubungan emosional yang
lebih kuat dibandingkan dengan media tradisional. Ini membuat pesan politik yang disampaikan
terasa lebih personal dan meyakinkan, sehingga mudah membentuk opini dan mobilisasi massa.

Namun, cyberpolitik juga menghadirkan tantangan. Konten yang viral belum tentu
akurat, dan terkadang manipulasi informasi bisa terjadi demi kepentingan politik tertentu. Media
sosial memungkinkan penyebaran pesan secara cepat, sehingga jika pesan tersebut keliru bisa
berdampak luas pada opini publik, terutama pemilih muda yang rentan terhadap informasi yang
kurang diverifikasi. Oleh sebab itu, publik harus tetap kritis dan selektif dalam menerima setiap
pesan yang disebarkan oleh influencer. Hal ini juga berhubungan dengan adanya agenda
terselubung dan manipulasi. Sekalipun influencer tampak independen, mereka sering bekerja
dengan tim yang menyusun pesan strategis yang mungkin tidak sepenuhnya transparan. Dalam
beberapa kasus, influencer digunakan untuk menjalankan agenda politik tertentu, termasuk oleh
pemerintah atau partai politik yang membiayai aktivitas mereka. Beberapa kaum masyarakat
juga dapat mempertanyakan keterlibatan influencer dalam politik yang menimbulkan risiko
politisasi yang berlebihan dengan pendekatan komersial, di mana pesan politik dikemas seperti
produk komersial. Ini bisa menggeser fokus dari substansi kebijakan ke popularitas figur atau
konten yang menghibur namun dangkal. Risiko dari tantangan tersebut adalah berkurangnya
followers atau pengikut influencer tersebut.

Kesimpulannya, politik influencer adalah fenomena yang mencerminkan perubahan besar
dalam cara politik dilakukan dan dipahami. Di satu sisi, influencer membuka peluang baru bagi
partisipasi publik. Di sisi lain, kita harus bijak agar tidak terjebak dalam arus informasi yang
tidak sehat. Kredibilitas, transparansi, akurasi informasi, dan regulasi harus memadai agar
aktivitas ini dapat berlangsung sehat dan berkontribusi positif pada demokrasi.