Politik

Pengakuan Blak-blakan Prabowo Terkait Modal Pencalonan Kepala Daerah

13 Januari 2018   12:06 Diperbarui: 13 Januari 2018   14:34 757 0 0

Aroma politik uang di dalam Partai Gerindra semakin terkuak. Seperti bangkai, meskipun ditutupi sedemikian rupa akhirnya publik tahu juga dinamika internal partai yang dipimpin oleh Prabowo Subiyanto ini.

Setelah kemarin melalui pengakuan mantan kadernya sekaligus bakal calon gubernur Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, kini hal itu terkonfirmasi sendiri dari mulut Ketua Dewan Pembinanya, yaitu Prabowo Subiyanto.

Hal itu lantaran video yang berisi pengakuan blak-blakan Prabowo terkait pertimbangan faktor uang atas para kandidat kepala daerah itu viral di media sosial.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo di acara halal bihalal dan silaturahmi nasional di Pondok Pesantren Al--Ishlah, Bondowoso, pada 23 Juli 2017.

Saat itu, Prabowo mengatakan bahwa soal modal adalah aspek pertama yang selalu ia tanyakan pada siapa pun yang ingin maju lewat Gerindra.  

Seperti inilah transkrip singkat terkait pengakuan Prabowo tersebut:

Pernyataan 1

"Kalau ada yang mau nyalon gubernur, datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya kasih ke dia? Ente punya uang enggak. Saya tidak tanya Anda lulusan mana, prestasinya apa, pernah nulis buku apa? yang saya tanya ente punya uang berapa?"

Pernyataan 2

"Kalau untuk jadi gubernur minimal Rp300 miliar. Itu paket hemat. Untung kita di Jakarta kemarin ya adalah Sandi [Sandiaga Uno] punya duit dikit lah. Tapi ada berapa orang kayak sandi?"

Selengkapnya video tersebut dapat dilihat di youtube.

Penyataan Prabowo di atas menunjukkan secara gamblang bahwa dirinya dan partainya selalu mementingkan uang dan orang-orang yang memiliki modal untuk maju dalam kontestasi politik di daerah.

Dengan demikian, faktor pertimbangan utama penentuan kandidat adalah uang dari para calon tersebut, dibanding kualitas kepemimpinan para calon kepala daerah itu.

Bagi Partai Gerindra, faktor uang tersebut yang paling utama. Hal tersebut akan mengalahkan faktor pengalaman, pendidikan, kapabilitas atau kinerja calon kepala daerah.

Selain itu, pernyataan Prabowo di atas juga membuka tabir bahwa untuk menjadi calon kepala daerah akan "membutuhkan" dana yang sangat besar bila maju melalui Partai Gerindra. Yaitu mencapai 300 miliar rupiah. Bahkan itu menurut Prabowo merupakan paket hemat.

Begitu pula yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Menurut pengakuan Prabowo, dana yang dihabiskan pasangan Anies-Sandi sekitar angka tersebut.

Hal itu selaras dengan pengakuan Sandiaga yang mengaku menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Pertanyaannya, apakah mungkin dana sebesar itu dikeluarkan dengan cuma-cuma oleh para calon kepala daerah? Tentu saja tidak. "Tak ada makan siang gratis dalam politik", begitu kredo para politisi.

Besarnya biaya yang keluar saat pencalonan kepala daerah, akan mendorong para calon itu untuk mencari "pulihan" bila sudah terpilih nanti. Itulah akar dari budaya korupsi di Indonesia.

Dan parahnya hal tersebut justru disuburkan oleh partai-partai politik itu sendiri, salah satunya adalah Partai Gerindra.

Seluruh penyataan di atas sangat kontradiktif bila dikembalikan dengan semangat partai besutan Prabowo Subiyanto itu untuk mengangkat kembali Indonesia Raya. Apalagi ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kenyataannya sangat jauh.

Praktik uang mahar di dalam partai itu sangat sehat, bahkan akan merusak demokrasi. Karena itu tak lebih sebagai pelacuran demokrasi dengan menganggap bahwa proses demokrasi sekadar transaksi jual-beli belaka.