[caption id="attachment_95062" align="aligncenter" width="530" caption="Presiden SBY menjabat tangan TB Silalahi, 11 April 2007 (www.presidenri.go.id)"][/caption] Salah satu nama yang disebut dalam laporan Wikileaks yang kemudian dimuat di The Age dan The Sidney Morning Herald adalah mantan Penasihat Presiden SBY Bidang Pertahanan dan Keamanan, TB Silalahi.
TB Silalahi dilaporkan telah memberi informasi kepada Kedutaan Besar AS bahwa pada Desember 2004, SBY telah melakukan intervensi dengan memerintahkan Jaksa Agung Muda, Hendarman Supandji, untuk menghentikan pemeriksaan kasus korupsi Taufiq Kiemas. Padahal bukti-bukti hukumnya telah cukup kuat. Selain itu dilaporkan pula bahwa SBY telah memanfaatkan BIN untuk memata-matai lawan-lawan politiknya. Apabila isi kawat diplomatik Kedutaan AS ini benar, maka apa yang pernah dilakukan oleh TB Silalahi tersebut patut ditindaklanjuti secara serius oleh pihak inteljen negara. Karena perbuatannya sebagai informan kepada pihak asing ini dapat diduga sebagai suatu perbuatan yang sangat serius yang dapat mengarah pada tuduhan menjadi mata-mata negara asing. Suatu perbuatan yang jika benar, dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pengkhianat negara. Informasi apakah saja yang telah dilaporkan oleh TB Silalahi itu? Apakah juga laporan-laporan lain yang menyangkut rahasia negara? Dari kapan samapai dengan kapan? Kalau hanya sebatas melaporkan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY tersebut -- lepas dari benar ataukah tidak -- maka hal tersebut masih belum dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pengkhianatan. Karena ini bukan tergolong rahasia negara, tetapi rahasia SBY pribadi. Lepas dari masalah apakah TB Silalahi sudah dapat dikatakan sebagai melakukan kegiatan mata-mata ataukah tidak, patut juga disimak mengenai apa yang disebutkan dalam kawat diplomatik Kedutaan AS tersebut tentang TB Silalahi dengan laporannnya itu. TB Silalahi spontan menyangkal isi laporan tersebut, yang disebutkan sangat tidak masuk akal. Tidak logis. Karena menurutnya pada Desember 2004 itu, Hendarman Supandji belum menjabat sebagai Jaksa Agung Muda. TB Silalahi berargumen, Hendarman baru diangkat menjadi Jaksa Agung Muda pada 21 April 2005, dan menjadi Ketua Tim Pemberantasan Korupsi pada 2 Mei 2005. Jadi, tidak logis, kalau pada Desember 2004 itu dia melaporkan bahwa SBY telah memerintahkan Hendarman sebagai Jaksa Agung Muda, menghentikan pemeriksaan terhadap Taufiq Kieams. Dengan demikian laporan tersebut jelas sekali bohong, katanya. Benarkah Hendarman Supandji baru menjabat sebagai Jaksa Agung Muda pada 21 April 2005? Ketika saya melakukan penelusuran data di internet, hasilnya sebagai berikut: Dari Wikipedia Indonesia : menyebutkan bahwa Hendarman menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus pada 25 April 2002 sampai dengan 2004. Bukan 25 April 2005, seperti yang dikatakan TB Silalahi. http://id.wikipedia.org/wiki/Hendarman_Supandji Dari situs Kepustakaan Kepresidenan, pada bio-data para pejabat kabinet menteri, pada bagian Hendarman Supandji, disebutkan data yang sama dengan di Wikipedia Indonesia: Hendaraman dipilih menjadi Jaksa Agung Muda pada 2002-2004. http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/ministers/popup_biodata_pejabat.asp?id=588 Sedangkan di situs Kejaksaan sendiri, terdapat data yang persis sama pula, yakni http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=12 Terdapat keterangan tentang karier Hendarman Supandji, antara lain: Karirnya bersinar saat ia dipilih menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada masa kepemimpinan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Kapan masa jabatan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh? Di data yang sama disebutkan masa jabatan Abdul Rahman Saleh adalah 14 Agustus 2001 - 21 Oktober 2004. Dari data-data tersebut di atas, dapat disimpulkan kapan sebenarnya Hendarman menjabat sebagai Jaksa Agung Muda. Yakni bukan seperti yang dikatakan oleh TB Silalahi dalam penyangkalannya itu. Jadi, siapa sebenarnya yang berbohong? Seriusnya isi laporan yang mengatakan TB Silalahi sebagai informan AS itu, ternyata tidak dirasa terlalu penting oleh pihak SBY. Mereka justru merasa lebih penting untuk membantah tentang apa yang dilaporkan oleh TB Silalahi itu, yakni tentang "laporan yang tidak benar tentang SBY" itu. Dalam pernyataannnya di sebuah acara di Metro TV, Senin, 14 Maret 2011, Staf Khusus Presiden SBY Bidang Politik, Daniel Sparingga, menyerukan kepada TB Silalahi agar mengklarifikasikan tentang omongannya kepada Kedutaan Besar AS itu. Nasihatnya kepada TB Silalalhi, agar kalau bicara dengan diplomat asing, terutama AS, haruslah hati-hati. Janganlah omongan, gosip kelas warungan, dibungkus menjadi seperti cerita yang benar, kemudian diteruskan kepada diplomat asing seperti dari AS. Karena itu sangat berbahaya. Mereka bisa menganggapnya itu serius, kemudian dijadikan data diplomatik yang kemudian dilaporkan ke pemerintah pusatnya, seperti yang sudah terjadi kini. Saya tidak mau komentar banyak tentang "nasihat" Daniel kepada TB Silalahi ini, tetapi hanya bertanya, apakah iya diplomat AS yang mendapatkan cerita dari TB Silallahi -- kalau ini benar terjadi -- menelan bulat-bulat laporan tersebut? Tanpa dianalisa sama sekali, kemudian begitu saja dilaporkan ke Washington? Budiarto Shambazy menulis di Harian Kompas, Sabtu, 12/03/2011, di bawah judul "Wikileaks," antara lain : Kawat diplomatik ditulis para diplomat berdasarkan konversasi ataupun pengamatan di negara penempatan. Sulit meragukan kredibilitas isi kawat karena - seperti berita yang ditulis wartawan atau hasil riset peneliti - dicek silang, dirapatkan, diperiksa atasan, dan diverifikasi sebagai dokumen negara. ... ***
