[caption caption="Sandiaga Uno (Sumber: Kompas.com)"][/caption]
Para pendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tentu kecewa, atau minimal kebat-kebit hatinya, dengan adanya nama Sandiaga Uno di bocoran dokumen “The Panama Papers”, sebagai salah satu pengusaha Indonesia pemilik beberapa perusahaan offshore.
Entah bagaimana perasaan Sandiaga Uno sendiri, mengingat dia sudah mantap akan maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI 2017.
Perusahaan offshore adalah perusahaan yang didirikan di negara-negara yang menganut sistem perpajakan dengan bunga super rendah, atau bahkan nol persen, yang biasanya disebut negara “tax haven”, seperti di Panama, dan British Virgin Island. Sedangkan data-data tentang perusahaan itu dijamin tingkat kerahasiaannya yang maksimum. Pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan itu dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun termasuk oleh negaranya, sehingga ia tidak perlu membayar pajak kepada negaranya itu.
Dengan tingkat kerahasiaan yang maksimum itulah biasanya juga dimanfaatkan olah para penjahat kelas dunia untuk melakukan pencucian uang untuk menutupi kejahatannya, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan lain-lain.
Sedangkan para pengusaha besar, selibriti, dan olahragawan kelas dunia biasanya memanfaatkannya untuk menyembunyikan sejumlah asetnya agar terhindar dari pembayaran pajak di negaranya.
Perusahaan-perusahaan offshore itu didirikan oleh para pemiliknya dengan jasa Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama.
Dokumen Mossack Fonseca tentang para kliennya yang seharusnya “super top secret” itulah yang kini dibocorkan dari hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global yang bernama International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah koran dari Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
Untuk diketahui saja, Majalah Tempo adalah satu-satunya media investigasi di Indonesia yang menjadi anggota ICIJ itu.
Meskipun tidak otomatis pemilik perusahaan offhore itu telah melakukan suatu kejahatan, termasuk kejahatan perpajakan, namun juga tidak berarti mereka pasti tidak melakukannya. Untuk memastikan itu diperlukan investigasi yang sangat serius dan mendalam terhadap semua nama yang tercantum di dokumen itu.
Dan, itulah yang tampaknya akan dilakukan oleh tiga institusi yang berkepentingan dengan data-data dari “The Panama Papers” itu, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kantor Pajak. Sayangnya, karena kekurangan tenaga, seperti yang dikatakan Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK tidak bisa segera bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan terhadap data-data tersebut.
