Daniel H.T.
Daniel H.T. wiraswasta

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Berasal dari Fakfak, Papua Barat. Twitter @danielht2009

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Gerindra dan Politik SARA

14 Juni 2018   01:04 Diperbarui: 14 Juni 2018   01:14 865 5 2
Gerindra dan Politik SARA
Ketua Bidang Hubungan dan Kajian Strategis PP GP Ansor Nuruzzaman dalam sebuah diskusi bertajuk Pembubaran HTI dan Amanat Konstitusi Kita di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Pusat (Wasekjen DPP) Partai Gerindra Mohammad Nuruzzaman menulis surat terbuka kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, isinya pernyataan dia keluar dari Partai Gerindra.

Di dalam surat terbuka bertanggal 12 Juni 2018 itu Nuruzzaman yangjuga adalah Ketua Bidang Hubungan dan Kajian Strategis PP GP Ansor menulis alasan dia keluar dari Gerindra, yaitu karena Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dianggapnya telah menghina Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai NU, KH Yahya Cholil Staquf.

Pada Minggu, 10 Juni 2018, KH Yahya Cholil Staquf memenuhi undangan  The Israel Council on Foreign Relations oleh American Jewish Committee (AJC) untuk memberi kuliah umum yang bertemakan: "Shifting the Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation", yang diadakan di The David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center, Yerusalem, Israel.

Di dalam video yang diunggah di akun YouTube AJCGlobal (12/6/2018), Yahya Staquf menjelaskan kehadirannya sebagai pemberi kuliah umum di acara tersebut merupakan bentuk dari melanjutkan langkah mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gusdur.

"Ini kehormatan bagi kami, bagi NU, menjadi generasi yang meneruskan langkah yang telah dilakukan Presiden Abdurahman Wahid hingga kami bisa mengunjungi Yerusalem," ujarnya menjawab pertanyaan Rabbi David Rossen yang memandu kuliah umum

Yahya Staquf menjelaskan salah satu ide yang NU tawarkan sebagai solusi bagi konflik di dunia terutama konflik agama adalah Rahmah, atau kasih sayang dan kepedulian satu sama lain.

Menurutnya, orang yang tidak memiliki Rahmah dan kepedulian kepada orang lain, tidak akan bisa memberikan keadilan bagi orang lain.

"Kita harus memilih Rahmah, karena ini adalah awal dari semua hal baik yang kita selalu idamkan. Jika kita memilih Rahmah, baru kita bisa berbicara soal keadilan."

"Jika saya ingin berkata kepada dunia, saya akan serukan untuk memilih Rahmah," ujar Yahya yang langsung disambut tepuk tangan peserta kuliah terebut.

Menanggapi kehadiran Yahya Staquf tersebut, Fadli Zon mencuit cibirannya di akun Twitter-nya:

"Cuma ngomong begitu doang ke Israel. Ini mmemalukan bangsa Indonesia. Tak ada sensitivitas pada perjuangan Palestina. #2019GantiPresiden".

(Twitter)
(Twitter)

Cuitan itulah yang membuat Nuruzzaman tersinggung berat, lalu memutuskan keluar dari Gerindra.

"Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah," katanya.

Memang, kritikan Fadli Zon itu sama sekali bukan murni kritikan demi kepentingan Palestina, ia hanya membonceng isu Palestina untuk mengedepankan kepentingan politik Gerindra sendiri, yaitu menggunakan kesempatan itu untuk lagi-lagi menyerang Presiden Jokowi.

Buktinya ia menyertai tagar #2019GantiPresiden pada cuitannya itu, dan juga menonjolkan jabatan Yahya Staquf sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Meskipun sudah jelas kehadiran Yahya Staquf di Israel itu bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Watimpres (tidak mewakili Pemerintah RI), tetapi sebagai murid Gus Dur, Gus Dur  yang di masa hidupnya, 16 tahun yang lalu pernah menghadiri acara serupa, yaitu untuk membahas solusi konflik di dunia, terutama konflik antar umat beragama, Fadli tetap saja sengaja menonjolkan jabatan Yahya sebagai anggota Watimpres, tentu saja supaya ada alasan menyerang Jokowi lagi.

"Kunjungan Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina, ... " kata Fadli (Rabu, 13/6/.2018).

"Tak ada sensivitas pada perjuangan Palestina", cuit Fadli Zon.

Padahal dia sendiri mengidolakan Presiden Donald Trump yang sangat pro-Israel, bahkan yang memindahkan ibu kota AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Beberapa tahun yang lalu ia bersama dengan Setya Novanto pernah menghadiri acara kampanye pilpres Donald Trump, dan memuji-muji Trump di akun Twitter-nya. Padahal saat itu sudah diketahui sikap Trump yang diskrimiantif terhadap Islam, dan sangat pro-Israel.

Ketika dikecam publik, ia membela diri bahwa kunjungannya bersama Setya Novanto itu tidak mewakili DPR, maupun Indonesia, tetapi atas nama pribadi.

Faktanya, saat itu kunjungan mereka ke New York, AS, untuk kunjungan dinas, dibiayai APBN, tetapi mereka aji mumpung menyempatkan diri datang di acara kampanye pilpres Donald Trump itu,  mereka berdua masih mengenakan jas dengan emblem logo DPR di dada kiri ketika foto bareng Trump sambil cengengesan.

Ketika Presiden Donald Trump memutuskan Amerika Serikat akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan pada 14 Mei 2018 merealisasikan rencananya itu, dunia, termasuk Pemerintah RI mengecam keputusan tersebut, tetapi Fadli Zon sama sekali tidak berkomentar, apalagi mengecam keputusan Donald Trump, idolanya itu.

Cuitan Fadli Zon tersebut hanya merupakan pemicu dari kumulatif kegundahan Nuruzzaman terhadap Partai Gerindra. Buktinya, Nuruzzaman pun mengungkitkan beberapa alasan lain yang selama ini ia pendam, yang menunjukkan bahwa ia memang sudah cukup lama tidak betah di Gerindra.

Di dalam surat terbukanya itu Nuruzzaman  pertama-tama menulis alasan kenapa sampai ia tertarik dengan visi dan misi Partai Gerindra hingga memutuskan bergabung pada medio 2014, tepat pada masa Pilpres 2014,  tetapi seiring waktu berjalan, seiring dengan dinamika politik yang terus berlangsung, ia menilai Gerindra sudah tidak sejalan lagi dengan jalan perjuangannya, tetapi terus mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dan terutama SARA.

Demi bisa meraih kekuasaan Gerindra berubah menjadi corong kebencian yang mengamplifikasi kepentingan politik busuk, semakin liar dengan isu SARA di Pigub DKI Jakarta 2017, katanya.

Isu SARA yang terlalu jauh melampui batas di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu telah menyebabkan dunia mengecap Jakarta sebagai kota yang paling intoleran.

Nuruzzaman menulis:

Waktu pun berjalan. Partai Gerindra ternyata belok menjadi sebuah kendaraan kepentingan yang bukan lagi berkarakter pada kepedulian dan keberanian, tapi berubah menjadi mesin rapuh yang hanya mengejar KEPENTINGAN SAJA! Mark my words Pak Prabowo.

Manuver Gerindra yang sangat patriotik sekarang lebih menjadi corong kebencian yang mengamplifikasi kepentingan politis busuk yang hanya berkutat pada kepentingan saja, sama sekali hilang INDONESIA RAYA yang ada di dada setiap kader Gerindra.

Makin parah lagi, pengurus Gerindra makin liar ikut menari pada isu SARA di kampanye Pilkada DKI di mana saya merasa sangat berat untuk melangkah berjuang karena isi perjuangan Gerindra hanya untuk kepentingan elitnya saja sambil terus menerus menyerang penguasa dengan tanpa data yang akurat.

Isu SARA yang sudah melampaui batas dan meletakkan Jakarta sebagai kota paling intoleran adalah karena kontribusi elit Gerindra yang semua haus kekuasaan dunia saja, tanpa mau lagi peduli pada rakyat di mana Bapak harusnya berpijak.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah pernyataan Nuruzzaman itu. Ia menilai pernyataan itu tidak masuk akal, karena Partai Gerindra adalah Partai nasionalis yang paling toleran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Bayangkan saja. Partai Gerindra ini adalah partai nasionalis. Pak Prabowo selalu menekankan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, dan semangat perjuangan dalam bingkai NKRI, lalu tiba-tiba Gerindra dituduh memainkan isu SARA?", katanya.

Andre lalu menuding, dari suratnya itu secara tersirat dapat diduga Nuruzzaman sesungguhnya sejak dulu memang tidak mendukung Anies-Sandi yang diusung Gerindra, tetapi mendukung Ahok.

Andre menegaskan, Gerindra tidak sedikit pun menggunakan isu SARA dalam berpolitik, termasuk pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Andre mengira orang lain buta dan tuli atau pikun, siapakah yang tidak tahu bahwa Pilgub DKI 2017 memang sangat sarat dengan penyebaran ujar-ujar kebencian berdasarkan SARA yang terstruktur, sistematif, dan masif untuk menyerang jati diri Ahok yang Kristen dan Tionghoa, baik di dunia nyata, maupun di dunia maya.

Provokasi kebencian SARA, bahkan sampai dengan seruan membunuh Ahok pun dikumandangkan, banyak warga pun dibait bersumpah untuk tidak mencoblos Ahok karena kekafirannya, kampanye-kampanye memilih pimpinan kafir masuk neraka, siapa yang memilih pimpinan kafir jenazahnya tidak akan disholatkan, masjid-masjid menolak jenazah pendukung kafir, demo berjilid-jilid untuk melawan Ahok-Djarot dengan senjata agama pun dilakukan, masjid-masjid pun secara terang-terangan digunakan sebagai tempat kampanye dan provokasi kebencian SARA berkedok agama, semata-mata demi bisa berkuasa di DKI Jakarta.

Siapapun tahu bahwa inspirator dan penggerak utama adalah FPI yang dipimpin oleh Rizieq Shihab, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Gerindra berada di belakang layarnya. Ketua Presidium Aksi 212 pun adalah penasihat spritual Prabowo Subianto, Ansufri Idris Sambo atau Ustad Sambo.

Ustad Sambo pula penggagas gerakan politik berbalut agama dengan nama "Tamasya Al-Maidah", yaitu untuk menghimpun umat Islam ke TPS-TPS di hari pencoblosan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, 19 April 2017, untuk mencoblos Anies-Sandiaga.

Pilgub DKI 2017 pun menjadi sorotan dunia karena sarat dengan isu SARA, dan dinilai sebagai pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Jakarta pun dinilai sebagai kota paling intoleran demi kekuasaan.

Mohammad Nuruzzaman sebagai orang dalam Gerindra ketika itu sangat merasakan hal itu, dan itu baru ia ungkapkan di dalam surat terbukanya kepada Prabowo Subianto itu.

Bahwa hal-hal tentang Partai Gerindra yang nasionalis, paling toleran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menghargai kebhinekaan, tak pernah menggunakan SARA untuk tujuan politiknya, sebagaimana dikemukakan oleh anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade tersebut di atas sesungguhnya hanyalah kedok atau kamuflase yang merupakan strategi yang dimainkan Gerindra.

Demikian pula dengan ketika Prabowo secara tiba-tiba atas nama Gerindra memilih Ahok untuk diusung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi yang sudah diusung PDIP untuk Pilgub DKI Jakarta 2012.

Patut diduga bahwa putusan Prabowo (Gerindra) untuk mengusung Ahok mendampingi Jokowi itu merupakan bagian dari strategi Prabowo untuk memperbaiki citranya yang sebelumnya buruk karena berlatar belakang rezim Orde Baru yang dikenal sebagai antiChina.

Prabowo menggunakan Ahok untuk memperbaiki citranya demi cita-citanya maju di Pilpres 2014, supaya terkesan ia sebagai sosok yang nasionalis, demokratis dan toleran, sehingga seorang WNI yang dobel minoritas seperti Ahok, Tionghoa dan Kristen pula, ia pilih sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.   

Di masa-masa itu, ketika ada orang yang bertanya kepada Prabowo di akun Twitter-nya, bagaimana jika FPI berdemo untuk menurunkan Wagub Ahok yang nota bene kader Gerindra, Prabowo menjawabnya tegas:

"Siapapun yang ingin demo lengserkan Ahok karena alasan SARA harus berhadapan dengan saya ..."

(Twitter)
(Twitter)

Namun setelah Ahok menyatakan diri keluar dari Partai Gerindra (10/9/2014)  karena tidak setuju dengan keinginan Gerindra untuk mengubah Undang-Undang untuk mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden kepada MPR, dan sejak itu berseberangan dengan Gerindra, sampai mencapai puncaknya di Pilgub DKI Jakarta 2017, terbukalah kedok Prabowo dan Gerindra, tampillah wajah aslinya.

Setelah mencoba menggapai kekuasaan dengan cara-cara demokratis dan sportif gagal dicapai, maka strategi menggunakan isu SARA pun digunakan. Terbukti sangat efektif di Pilgub DKI Jakarta 2017. Maka itu, diduga mereka pun akan menerapkannya juga di Pilpres 2019.

Etnis Ahok yang Tionghoa, dan agamanya yang Kristen, yang sebelumnya dibela Prabowo, justru dijadikan titik lemah Ahok untuk diserang Gerindra demi kemenangan Anies-Sandi.

Apalagi Ahok kemudian melakukan blunder fatal dengan menyinggung soal Al-Maidah 51, itu ibarat ia memberi senjata gratis lengkap dengan amunisinya kepada pihak lawan untuk menyerangnya, padahal sebelumnya mereka tidak punya senjata andalan untuk itu.

Maka dengan koordinator utama FPI pimpinan Rizieq Shihab, Ahok pun diserang dengan kekuatan penuh bersenjatakan agama, demo "aksi bela Islam" berjilid-jilid pun digelar, yang paling terkenal adalah aksi bela Islam pada 21 Februari 2017 di depan Gedung DPR,  yang kemudian dikenal dengan aksi 212. Ketua Presidium 212 ketika itu juga dijabat oleh Ustaz Ansufri Idrus Sambo.

Hasilnya kemenangan telak Anies-Sandiaga terhadap Ahok-Djarot.

Atas jasa besarnya di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu pun Prabowo Subianto memuji dan berterima kasih kepada Rizieq Shihab dan FPI-nya yang telah berjuang (dengan senjata agama itu) demi kemenangan Anies Sandiaga.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Rizieq atas keberanian Anda yang luar biasa, kepada ustaz Ansufri Idrus Sambo (Ketua Pelaksana Tamasya Al-Maidah). Dengan kalian di belakang kami, kami tidak gentar," kata Prabowo dalam pidato kemenangan Anies-Sandi di Masjid Istiqlal, Jakarta, 16 April 2017, yang diambut dengan seruan takbir oleh massa FPI.

Anies Baswedan yang sebelas-duabelas dengan Prabowo Subianto, setelah pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, 16 Oktober 2017, pun dalam pidato perdananya itu menyampaikan pesan berbau SARA:

Dulu semua kita pribumi dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. 'etek se atellor ajam se ngeremme', itik yang bertelur ayam yang mengerami, kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diutarakan oleh Mohammad Nuruzzaman tentang Gerindra dan Prabowo Subianto dengan politik SARA demi kekuasaan adalah benar.

--

Surat lengkap Mohammad Nuruzzaman:

Kepada Yth, 

Bapak Prabowo Subianto 

Ketua Umum DPP Partai Gerindra

yang saya banggakan

 

Dengan hormat,

Melalui surat ini saya akan sampaikan hal yang pribadi terkait posisi saya sebagai kader dan juga pandangan umum yang saya dapatkan ketika melakukan turlap yang berhubungan dengan isu dan hal strategis terkait Partai Gerindra.

Pertama, perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwa saya bergabung dengan Gerindra pada medio 2014, tepat di masa pertarungan Pilpres. Dan saya berbangga hati bisa mengawal Bapak di perhelatan akbar Pilpres melawan Bapak Joko Widodo.

Hal utama dan terutama yang melatarbelakangi saya mendukung Bapak adalah jiwa kepedulian dan keberanian. Dua hal itu adalah napas saya untuk berjuang bersama Gerindra. Karena karakter kita sama maka saya merasa berada di rel perjuangan yang benar.

 Saya juga pernah mencalonkan diri sebagai Caleg pada tahun yang sama, 2014 dan saya masuk di kepengurusan Partai Gerindra walau jarang diundang mengikuti rapat. Tidak terlalu masalah bagi saya karena selama Bapak yang pimpin saya pertaruhkan kepercayaan saya dan ikhtiar saya ke Gerindra.

Bahkan saya masih bangga walau Bapak kalah, tapi muka dan dada Bapak tidak menunjukkan kekalahan sebab Bapak adalah pemenang bagi saya.

Waktu pun berjalan. Partai Gerindra ternyata belok menjadi sebuah kendaraan kepentingan yang bukan lagi berkarakter pada kepedulian dan keberanian, tapi berubah menjadi mesin rapuh yang hanya mengejar KEPENTINGAN SAJA! Mark my words Pak Prabowo.

Manuver Gerindra yang sangat patriotik sekarang lebih menjadi corong kebencian yang mengamplifikasi kepentingan politis busuk yang hanya berkutat pada kepentingan saja, sama sekali hilang INDONESIA RAYA yang ada di dada setiap kader Gerindra.

Makin parah lagi, pengurus Gerindra makin liar ikut menari pada isu SARA di kampanye Pilkada DKI di mana saya merasa sangat berat untuk melangkah berjuang karena isi perjuangan Gerindra hanya untuk kepentingan elitnya saja sambil terus menerus menyerang penguasa dengan tanpa data yang akurat.

Isu SARA yang sudah melampaui batas dan meletakkan Jakarta sebagai kota paling intoleran adalah karena kontribusi elit Gerindra yang semua haus kekuasaan dunia saja, tanpa mau lagi peduli pada rakyat di mana Bapak harusnya berpijak.

Saya adalah santri yang berjuang berdasarkan platform kepedulian dan keberanian. Garis yang sama seperti saya kenal Bapak di awal yang kemudian saya kecewa karena Bapak sudah makin tuli untuk mendengar kami yang masih ingin berjuang demi Indonesia melalui Partai Gerindra.

Oleh sebab itu, saya sudah berfikir untuk mundur dari Gerindra pada Desember 2017 lalu karena kontibusi dan ketulusan saya berjuang bersama tidak pernah terakomodir. Sehingga, tinggal mencari momen yang tepat yang sesuai dengan premis awal saya di atas.

 Hari ini, 12 Juni 2018, saya marah. 

Kemarahan saya memuncak karena hinaan saudara Fadli Zon kepada kiai saya, KH Yahya Cholil Staquf terkait acara di Israel yang diramaikan dan dibelokkan menjadi hal politis terkait isu ganti Presiden.

Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah, sesuatu yang Pak Prabowo tidak pernah bisa paham karena Bapak lebih mementingkan hal politis saja.

Akhir kata, saya Mohammad Nuruzzaman, kader Gerindra hari ini mundur dari Partai Gerindra dan saya pastikan, saya akan berjuang untuk melawan Gerindra dan elit busuknya sampai kapan pun.

Semoga Bapak selalu sehat.

Cirebon, Selasa, 12 Juni 2018

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mohammad Nuruzzaman

Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra

*****