Tabarra, Chaldiran, dan Ulama: Politik Sunni-Syiah Era Dinasti Safawi

A. Pendahuluan

Konflik antara Sunni dan Syiah tidak hanya didorong oleh perbedaan teologis di antara keduanya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik. Sejak awal sejarah Islam, isu kepemimpinan dan legitimasi politik menjadi salah satu faktor utama yang memicu perselisihan antara kedua mazhab ini. Pada masa Dinasti Safawi, peran politik dalam konflik Sunni-Syiah semakin menonjol, terutama karena Safawi menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik mereka di wilayah Iran dan untuk menandingi kekuatan politik Sunni, terutama Kekaisaran Ottoman.

B. Dinasti Safawi: Politik Identitas Keagamaan

1. Penggunaan Syiah sebagai Identitas Negara

Shah Ismail I, pendiri Dinasti Safawi, dengan cepat menyadari pentingnya menggunakan agama sebagai sarana untuk mengonsolidasikan kekuasaan politiknya. Dengan mengadopsi Syiah sebagai agama resmi negara pada tahun 1501, ia tidak hanya menciptakan identitas nasional yang unik bagi Iran tetapi juga memberikan legitimasi keagamaan bagi kekuasaannya:

• Penguatan Kekuasaan melalui Doktrin Keagamaan: Mengadopsi Syiah sebagai agama kekhalifahan, memberikan Shah Ismail I alat ideologis yang kuat untuk mengukuhkan kekuasaannya. Dengan menggambarkan dirinya sebagai pelindung Syiah dan keturunan langsung dari Imam Ali, ia memperoleh dukungan luas dari pengikut Syiah yang melihatnya sebagai pemimpin spiritual dan politik yang sah.
• Pembersihan Elemen Sunni: Langkah ini juga memungkinkan Safawi untuk menghapus pengaruh politik dari elemen-elemen Sunni, termasuk bangsawan dan ulama yang sebelumnya mendominasi wilayah Iran. Dengan demikian, penggunaan Syiah sebagai identitas negara menjadi strategi politik untuk memperkuat kontrol dinasti ini atas wilayah yang dikuasainya.

2. Penghinaan terhadap Simbol-simbol Sunni

Untuk mempertegas perbedaan antara Syiah dan Sunni, Dinasti Safawi mengadopsi praktik penghinaan terhadap tiga khalifah pertama Sunni (Abu Bakar, Umar, dan Utsman) sebagai bagian dari ritual resmi dari kekhalifahan. Praktik ini dikenal sebagai tabarra dan menjadi salah satu alat propaganda yang digunakan untuk memperkuat identitas Syiah dan menegaskan perbedaan dengan Sunni. Kebijakan ini memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan ketegangan sektarian:

• Penggunaan Penghinaan sebagai Alat Politik: Praktik tabarra digunakan bukan hanya untuk mempertegas identitas keagamaan, melainkan juga untuk menekan elemen-elemen Sunni yang mungkin menentang kekuasaan Safawi. Siapa pun yang menolak untuk berpartisipasi dalam penghinaan ini dianggap sebagai musuh negara dan dapat dihukum mati.
• Reaksi dari Kekaisaran Ottoman: Kebijakan ini memicu reaksi keras dari Kekaisaran Ottoman, yang merupakan kekuatan Sunni terbesar saat itu. Ottoman menggunakan kebijakan anti-Syiah untuk menggalang dukungan di wilayah perbatasan dan untuk menjustifikasi intervensi militer terhadap Safawi.

C. Konflik dengan Kekaisaran Ottoman

1. Latar Belakang Konflik Politik

Baca juga: Hubungan Muslim-Kristen di Indonesia, Representasi Politik dan Harmoni Sosial

Dinasti Safawi dan Kekaisaran Ottoman memiliki persaingan politik yang mendalam. Safawi melihat dirinya sebagai pelindung Syiah dan berupaya menyebarkan pengaruhnya ke wilayah-wilayah Syiah di luar Iran, sedangkan Ottoman melihat dirinya sebagai pemimpin dunia Sunni dan berusaha mencegah penyebaran pengaruh Safawi. Persaingan ini menjadi konflik politik besar yang sering kali disamarkan dengan perbedaan keagamaan:

• Persaingan atas Wilayah dan Pengaruh: Kedua kekuatan ini berjuang untuk menguasai wilayah yang strategis, terutama di kawasan Kaukasus, Mesopotamia, dan Anatolia. Perang Chaldiran pada tahun 1514, di mana Safawi dikalahkan oleh Ottoman, adalah contoh jelas dari persaingan ini.
• Aliansi dengan Kekuatan Luar: Safawi, untuk menandingi kekuatan Ottoman, sering kali berusaha membentuk aliansi dengan kekuatan Eropa seperti Portugis dan Habsburg. Hal ini menambah dimensi geopolitik dalam konflik Sunni-Syiah, dengan kekuatan-kekuatan Eropa menggunakan perbedaan mazhab untuk melemahkan kedua kerajaan Islam ini.

2. Perang Chaldiran (1514)

Perang Chaldiran adalah peristiwa penting yang menandai permulaan permusuhan terbuka antara Safawi dan Ottoman. Kekalahan Safawi dalam perang ini tidak hanya menghentikan ambisi ekspansi Shah Ismail I, tetapi juga memaksa Safawi untuk fokus pada konsolidasi kekuasaan di dalam negeri.

• Dampak Kekalahan: Kekalahan ini membuat Safawi sadar bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan militer mereka semata untuk menandingi Ottoman. Sebagai tanggapan, Safawi mulai mereformasi angkatan bersenjatanya, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di kawasan tersebut pada masa Shah Abbas I.
• Pengaruh terhadap Kebijakan Dalam Negeri: Setelah kekalahan ini, Safawi memperketat kontrol mereka atas wilayah-wilayah yang masih memiliki populasi Sunni yang signifikan. Ulama-ulama Sunni diberi pilihan untuk meninggalkan Iran atau menghadapi penganiayaan.

D. Kebijakan Domestik dan Reaksi Ulama Syiah

1. Konsolidasi Kekuasaan melalui Ulama Syiah

Dinasti Safawi menggunakan ulama Syiah sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan mereka. Ulama-ulama ini diberi kekuasaan besar dalam bidang hukum dan pendidikan, yang memungkinkan mereka untuk membangun jaringan pengaruh yang luas di masyarakat.

• Peran Ulama dalam Pemerintahan: Safawi menciptakan hierarki ulama yang terstruktur, dengan ulama senior mendapatkan status sebagai marja' taqlid (otoritas hukum tertinggi) yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Ulama-ulama ini memainkan peran penting dalam menegakkan legitimasi keagamaan bagi kebijakan-kebijakan Safawi.
• Penekanan terhadap Sufisme dan Aliran Lain: Meskipun asal-usul Safawi berakar pada Sufisme, mereka menindak keras tarekat-tarekat Sufi yang tidak mau tunduk pada ajaran Syiah resmi. Hal ini menunjukkan bagaimana Safawi menggunakan otoritas ulama untuk menyingkirkan elemen-elemen yang dianggap mengancam kekuasaan mereka.

2. Reformasi Militer dan Sosial oleh Shah Abbas I

Shah Abbas I melakukan reformasi besar-besaran dalam struktur militer dan sosial Safawi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman Ottoman. Ia juga mengurangi kekuasaan bangsawan dan meningkatkan peran ulama dan kelas pedagang dalam pemerintahan.

• Perekrutan Pasukan Baru: Shah Abbas membentuk pasukan baru yang dikenal sebagai gholam, yang terdiri dari tentara bayaran non-Iran seperti Armenia dan Georgia. Ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasukan Qizilbash, yang sering kali tidak dapat diandalkan.
• Reformasi Sosial: Shah Abbas juga memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mendorong perdagangan dan industri, serta memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan karavanserai. Ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Iran dan memberikan stabilitas sosial yang lebih besar.

E. Upaya Rekonsiliasi dan Politik Simbolik

1. Upaya Rekonsiliasi oleh Nader Shah

Baca juga: Di Balik Pembatalan Pidato Asna Tabassum: Kebebasan, Diskriminasi, dan Islamofobia di Amerika Serikat

Setelah jatuhnya Dinasti Safawi, Nader Shah mencoba meredakan ketegangan antara Sunni dan Syiah dengan mengusulkan Syiah sebagai mazhab kelima dalam Islam. Upaya ini dilakukan melalui konferensi ulama di Najaf pada tahun 1743.

• Tujuan Politik Nader Shah: Nader Shah berusaha memperkuat posisinya dengan mendapatkan pengakuan dari Sunni dan Syiah. Ia berharap bahwa pengakuan Syiah sebagai mazhab kelima akan mengurangi ketegangan dengan Ottoman dan menciptakan stabilitas di Iran. 
• Kegagalan Upaya Rekonsiliasi: Upaya Nader Shah ini gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari ulama Sunni maupun Syiah. Kekaisaran Ottoman melihat langkah ini sebagai ancaman terhadap dominasi Sunni, sedangkan ulama Syiah merasa bahwa langkah ini merendahkan status doktrin Imamah.

2. Politik Simbolik dan Identitas Nasional

Baca juga: Dinamika Politik Indonesia 1950-an: Residu Revolusi '45

Safawi menggunakan simbolisme agama untuk memperkuat identitas nasional Iran. Ritual-ritual Syiah seperti perayaan Asyura dan ziarah ke makam-makam Imam Syiah digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat identitas Syiah di antara masyarakat Iran.

• Penggunaan Ritual untuk Membangun Identitas: Perayaan-perayaan keagamaan ini menjadi bagian dari identitas nasional Iran yang berbeda dari identitas Sunni di Kekaisaran Ottoman. Dengan cara ini, Safawi berhasil menciptakan rasa kebanggaan nasional yang kuat di kalangan masyarakat Syiah di Iran. 
• Peningkatan Status Ulama: Ulama Syiah menjadi lebih dari sekadar pemimpin spiritual; mereka juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan Sunni di luar Iran. Ini memberikan ulama status politik yang lebih besar dalam masyarakat dan memperkuat peran mereka dalam struktur pemerintahan.

F. Kesimpulan

Peran politik dalam konflik Sunni-Syiah pada masa Dinasti Safawi sangat signifikan. Safawi menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan mereka dan untuk membedakan diri dari kekuatan Sunni di sekitarnya, terutama Kekaisaran Ottoman. Meskipun upaya-upaya untuk meredakan ketegangan dilakukan, seperti oleh Shah Abbas I dan Nader Shah, perbedaan teologis yang mendalam dan persaingan politik membuat rekonsiliasi yang langgeng sulit dicapai. Akibatnya, perpecahan antara Sunni dan Syiah tetap menjadi salah satu isu paling kompleks dalam sejarah Islam.