Pembangunan Manusia Seutuhnya, Memastikan Kepemimpinan Indonesia Era Millenia

Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah 72 tahun Indonesia merdeka, sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pembangunan nasional Indonesia diawali pelaksanaannya pada masa Presiden Soekarno selaku presiden pertama Republik Indonesia, selama 22 tahun berkuasa. Pembangunan nasional pada masa Presiden Soekarno, bagi negara yang baru diproklamirkan, tentunya dilaksanakan dengan segala keterbatasan. 

Dengan prioritas pada pembangunan politik bernegara dan berbangsa, melalui upaya konsolidasi dan penataan organisasi pemerintahan Indonesia. Kinerja pemerintahan Soekarno, berhasil meletakkan "pondasi negara" yang sangat kokoh bagi kesatuan dan persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki banyak keberagaman suku bangsa. Kita sadari bersama bahwa keamanan dan ketertiban negara, sebagai dampak adanya ikatan kuat dalam persatuan dan kesatuan Indonesia, merupakan prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Tahapan pembangunan nasional berikutnya dalam mengisi kemerdekaan, dilanjutkan oleh Soeharto sebagai presiden RI kedua selama 32 tahun. Pembangunan nasional pada masa Soeharto memprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang sosial hanya didekati pada "hilirnya" melalui bantuan sosial semata, sedangkan pada "hulunya" yaitu penyebab yang terstruktur kurang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara yang kurang ramah bagi ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber daya pembangunan. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh pendududk dimanapun berada, tidak dijalankan dengan optimal. Sehingga banyak memunculkan kesenjangan yang luas dan dalam dalam perbagai sudut pandang pembangunan politik.

Bila dianalisa tentang anatomi perkembangan pertumbuhan ekonomi pada masa lalu sampai saat ini, terpampang nyata bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai akibat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang dijadikan pasar bagi produksi barang negara lain, atau pertumbuhan ekonomi yang "anomali". Karena pertumbuhan ekonomi  Indonesia bukan karena banyaknya produksi barang atau jasa dari produksi masyarakat dan atau perusahaan Indonesia yang dibeli oleh negara lain (pertumbuhan ekonomi secara normal), sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara secara langsung ataupun tidak langsung. 

Dengan demikian peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pengelola kekayaan negara dalam melaksanakan tanggung jawab kemajuan pembangunan yang mensejahterakan seluruh penduduk tidak berjalan efektif.

Sampai saat ini, kemampuan masyarakat membayar barang produksi luar tersebut mengandalkan pendapatan dari adanya kegiatan yang terkait dengan anggaran pembangunan negara (APBN). Sedangkan APBN Indonesia juga menumpukan sumber pendapatan negara dari hasil eksflorasi kekayaan alam oleh negara lain sebagai konsensinya dan atau dari hutang. 

Situasi  ini akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang salah dan melibatkan banyak oknum dalam pemerintahan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga akibat banyaknya oknum yang mengedepankan kepentingan pribadi, cenderung menjadi "budaya" pemerintahan yang korup. Pada gilirannya konstruksi ekonomi tersebut menghasilkan banyak perusahaan "konglemarasi dan monopoli" pada sekelompok komunitas dan terjadi akumulasi yang berlebih bagi kapital pada sekelompok masyarakat dan akumulasi investasi di pulau Jawa. 

Kondisi sebaliknya di wilayah lainnya. yang mengakibatkan terjadi kesenjangan akumulasi kapital yang sangat lebar antara perusahaan-perusahaan besar nasional dibandingkan dengan gabungan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Selain itu juga terjadi kesenjangan perkembangan pmbangunan antar wilayah, terutama antara wilayah pulau Jawa dengan wilayah lainnya. Hal ini ditengarai juga akibat kekuasaan yang tersentral hanya di pemerintahan pusat saja. Selain itu, kondisi ini akan mengakibatkan habisnya kekayaan alam, semakin lebar kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antar masyarakat maupun antar wilayah, disertai semakin banyaknya hutang negara dan juga semakin banyak masyarakat yang miskin yang akan bermuara pada bangkrutnya negara menuju kegagalan fungsi negara.

Sebagai akibat anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, maka akan menghasilkan perusahaan nasional dengan ketahanan ekonomi yang rendah. Hal ini akibat banyaknya perusaahan nasional Indonesia yang tumbuh dari proses hubungan yang "anomali" secara ekonomis. Dimana perusahan yang dihasilkan dari hubungan pemerintah yang korup dengan pengusaha yang berperan sebagai "tengkulak" bagi kepentingan perusahaan atau negara lain. Bukan perusahaan yang tumbuh dari hubungan yang normal antara pengguna (konsumen) dengan penyedia (produsen) yang saling menguntungkan. 

Sehingga pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1998, menimbulkan krisis multi dimensial bagi pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, yang mengakibatkan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Semangat mengkoreksi pembangunan orde baru tersebutlah masa reformasi kita laksanakan bersama dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik yang bersandar kepada kedaulatan rakyat (demokrasi) sebagai sentralnya.