Sebagai bagian dari komponen bangsa, kaum intlektual (baca: mahasiswa) tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik. Sebab hakekat manusia termasuk mahasiswa adalah zoon politicon atau mahluk politik. Pilkada sebagai pengajawantahan sistem demokrasi langsung memberikan ruang yang luas bagi rakyat khususnya mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
Menurut Coser (1965), kaum intelektual adalah orang-orang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka selalu berpikir soal alternatif terbaik dari segala hal yang oleh masyarakat sudah dianggap baik. Hal Ini dipertegas oleh Shils (1972) yang memandang kaum intelektual selalu mencari kebenaran yang batasannya tidak berujung.
Dari pendapat tersebut, kaum Intelektual adalah pemikir-pemikir yang tidak saja harus menghasilkan "sebuah" pemikiran tapi juga dapat merumuskan dan mengarahkan serta memberikan contoh pelaksanaan dari sosialisasinya di tengah masyarakat agar segala persoalan-persoalan kehidupan baik pribadi, masyarakat, bangsa dan negara dapat terpecahkan, serta dapat menjawab tantangan-tantangan kehidupan kehidupan di masa yang akan datang.
Paling tidak, ada tiga hal penting yang mendasari kenapa kaum intlektual atau mahasiswa harus berperan. Pertama, Mahasiswa sebagai "Agent of Change", Peran "merubah" inilah yang menjadi fungsi "change maker" seorang intelektual dapat berjalan dengan baik yang dimulai dari dirinya kemudian dimanfaatkan dan disebarkan kepada masyarakat.
Kemudian yang kedua, Mahasiswa merupakan "Iron Stock", dimana mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, serta harapan bangsa untuk masa depan. Sehingga, mahasiswa ini diharapkan mampu menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya akan  menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Mahasiswa sebagai insan akademis yang selalu berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran haruslah mampu menjadi "role model" dalam berpolitik dan kepemimpinan.
Ketiga, Mahasiswa merupakan "Guardian of Value", artinya mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nilai yang harus dijaga tersebut adalah suatu kebenaran yang bersifat mutlak, dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Nilai itu bukanlah hasil dari pragmatisme politik, kerakusan hati yang kotor maupun siasat jahat, nilai itu haruslah bersumber dari suatu dzat yang Maha Benar dan Maha Mengetahui.
Sehubungan dengan ini, Soe Hok Gie pernah mengingatkan, "hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. tetapi aku memilih untuk mardeka". Begitulah seharusnya mahasiswa, mampu berdiri sendiri dalam posisi tawar, tidak mempunyai kepentingan dan menguntungkan diri sendiri, tetapi tetap jeli dan kritis pada politik.
Dengan demikian, Kaum Intelektual senantiasa dituntut untuk mampu tanggap dalam menyikapi situasi kebangsaan, terutama atas situasi akhir-akhir ini yang rawan potensi konflik dan disintegrasi. Intelektual sejatinya senantiasa memiliki visi untuk membawa bangsa ke arah yang lebih baik, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi sekadar material reward (keuntungan materi). Karenanya, komitmen kebangsaan adalah sikap yang harus dipegang teguh secara konsisten oleh para kaum intlektual saat ini.
Ungkapan kaum intelektual sebagai "agen of change" yang mampu membawa bangsa Indonesia ke budaya politik beradab bukanlah sebuah hal yang utopis. Sejarah peradaban dunia ini telah membuktikan bahwa, di tangan kaum intlektual lah perubahan-perubahan besar terjadi. Dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kerajaan, zaman kemerdekaan hingga reformasi, pemudalah yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap perubahan kondisi bangsa ini...
