Melanjutkan Penenggelaman Kapal Asing

Pun, PDB sektor perikanan sendiri periode 2015-2016 meningkat dari 7,30 persen (2014),  8,35 persen (2015) dan 7,08 persen (2016) melampaui PDB nasional rara-rata 5,4 persen per tahun.

Keempat, kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam kurun 2015-2017 naik dari Rp 77 miliar (2015), lalu Rp 312 miliar (2016) dan 386,10 miliar (2017). Kenaikan fantastis terjadi pada 2015-2016 sebesar 367,47 persen sedangkan 2016-2017 hanya 28,75 persen.  

Kelima, produksi perikanan di pelabuhan perikanan berbasis kapal lokal melonjak drastis dibandingkan kapal asing pasca moratorium.  Pelabuhan kapal lokal yaitu Pelabuhan Perikanan Nusatara (PPN) Kejawanan, Prigi, Pemangkat, Cilacap, Ternate, Pekalongan, Kwandang, Tanjung Pandang, Sibolga dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari total produksinya naik dari 2104,5 ton (2014) menjadi 2136,2 (2015). 

Sedangkan, pelabuhan berbasis kapal asing PPP Teluk Batang, PPN Bitung, Karang Antu, Tual, PPS Nizam Zachman, Pelabuhan Ratu, PPS Bungus, PPN Sungai Liat dan PPS Belawan total produksinya turun dari  2496,1 ton (2014) menjadi 2304,24 ton (2015). Artinya, kebijakan moratorium efektif. Pelabuhan berbasis kapal asing pun tetap berroduksi alias tidak berhenti total.

Keenam, pendapatan perusahaan yang mengoperasikan kapal ikan asing yang kerap mencuri ikan di perairan Indonesia anjlok. Umpamanya, Thai Union Group PCL dari Thailand yang menangkap di Maluku dan Kepulauan Aru hingga lebih 50 persen, Pingston Marine  Enterprise dari Tiongkok menangkap Merauke Papua anjlok hingga 74 persen  dan RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industies Inc, Santa Monika Inc, Pamalario Inc, Starcky Vetures Inc, Virgo Inc dan Kemball Inc dari Philipina nyaris bangkrut akibat tak adanya bahan baku ikan lewat transhipment.

Ketujuh, data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai tukar nelayan (NTN) sebagai indikator kesejahteraan nelayan kian membaik periode 2015-2017. Umpamanya, NTN rata-rata 2015 sebesar 106,14 naik jadi 108,14 (2016). Lalu, pada November 2017 sebesar 112,18 naik menjadi 112,52 pada Desember 2017 atau mengalami kenaikan 0,29 persen (BPS, 2018). 

Indikator-indikator ini mengindikasikan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing efektif menjaga keberlanjutan stok sumber daya ikan dan ekosistemnya, memperbaikai kinerja ekonomi perikanan hingga kesejahteraan nelayan.

Lanjutkan

Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing selama era Susi, telah memberi dampak signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan. Meskipun banyak mafia perikanan dan komprador menentang kebijakan ini dengan berbagai cara. Soalnya mengganggu periuk nasi mereka. 

Padahal, mereka berkonspirasi dengan pengusaha asing, politisi hingga aparat untuk meraup keuntungan sesaat lewat kejahatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Modusnya, pemalsuan dokumen,  penggantian bendera kapal, alih muatan di tengah laut, hingga perdagangan ilegal dengan memanipulasi Harmonized System (HS) Code-nya. 

Kini semua modus kejahatan itu berhenti total. Meskipun, manipulasi HS masih ada dalam tahun 2015 kala ditemukan perdagangan ikan (Skipjack tuna, udang dan tuna) dari praktik IUUF ke Jepang senilai USD 312 juta (Pramod et al, 2017).