Salah satu beban perekonomian Indonesia adalah, utang luar negeri yang semakin membengkak. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri sendiri memiliki arti yaitu sebagian total utang suatu negara yang diperoleh dari kreditor di luar negara. Yang menjadi penerima utang luar negeri tidak hanya pemerintah namun perusahaan dan perorangan pun juga.
Bentuk utang tersebut dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintahan negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF sendiri memiliki peran sebagai fasilitator negara-negara kreditor dalam memberikan pinjaman ke Indonesia. Utang luar negeri tidak hanya berbentuk utang jangka panjang, namun juga utang jangka pendek yang berbentuk investasi surat utang atau dikenal juga dengan istilah hot money.
Utang luar negeri sendiri menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang mudah dan memiliki bunga yang rendah. Pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin gencar sehingga membutuhkan dana yang cukup banyak pula. Kebutuhan belanja daerah atau negara tidak hanya pembangunan infrastruktur. Sehingga pemerintah tidak dapat dapat membiayai pembangunan infrastruktur secara penuh karena sumber pembiayaan yang terbatas. Karena hal ini, pemerintah melakukan pinjaman ke pihak swasta maupun luar negeri. Namun utang luar negeri pun dapat menjadi beban bagi suatu negara apabila mata uang negara tersebut semakin melemah sedangkan pembayaran hutang menggunakan dollar.
Beberapa waktu lalu, utang luar negeri Indonesia kian membengkak, tercatat mencapai lebih dari 5.000 triliun. Dengan komposisi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar 2.700 triliun dan utang swasta termasuk badan usaha milik negara sebesar 2.800 triliun. Jumlah tersebut menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan bagi masyrakat Indonesia.
Bagaimana bisa negara Indonesia dengan kekayaan yang begitu berlimpah memiliki utang segitu banyak? Kebanyakan masyarakat salah memahami arti dari utang luar negeri sendiri dan menyalahkan pemerintah karena bagi masyarakat utang merupakan suatu hal yang negatif. Padahal utang luar negeri Indonesia termasuk rendah no 2 setelah Brunei. Utang luar negeri memiliki rasio tidak boleh melebihi 60% dari produk domestrik bruto (PDB). Semakin rendahnya persentasenya menunjukkan kemampuan suatu negara dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Walaupun utang luar negeri Indonesia menunjukkan kenaikan setiap tahunnya tetap diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Utang luar negeri digunakan untuk apa? Wakil presiden RI, Jusuf Kalla, meminta masyarakat untuk tidak berfikir negatif soal utang luar negeri Indonesia. Jusuf Kalla menuturkan bahwa utang tersebut telah digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan infastruktur yang membutuhkan sangat banyak dana.
Selain pembangunan infrastruktur, utang tersebut digunakan untuk mebiayai hak masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Bagaimana rincian anggaran infrastruktur? Dari catatan kemenkeu sendiri pembiayaan infrastruktur mencapi 415 triliun pada 2019. Sedangkan anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun pada 2019 dan anggaran kesehatan mencapai 123,1 triliun pada 2019.
Presiden Joko Widodo mengatakan pada sidang tahunan MPR, 16 Agustus 2018 bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada konektivitas tol laut, pembangunan jalur ganda kereta api, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api, pembangunan jaringan gas kota, pengembangan pelabuhan, dll.
Oleh sebab itu, pemerintah sangat membutuhkan bantuan utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur aksesibilitas masyarakat yang dapat menunjang perekonomian masyarakat Indonesia.
