Pandemi virus corona (Covid-19) telah menjangkiti segala jenis kehidupan mulai dari kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Di sisi ekonomi, pandemi Covid-19 menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II sebesar 5,32%. Misalnya, dari sudut pandang departemen ketenagakerjaan, hal ini berdampak pada karyawan (PHK) yang dibebastugaskan ke rumahnya dan di-PHK. Sumiyati, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, mengatakan akibat pandemi tersebut, angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan meningkat signifikan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Kemiskinan di sana dapat meningkat sebesar 3,02 menjadi 5,71 juta, dan pengangguran akan meningkat sebesar 4,03 juta menjadi 5,23 juta.
Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 terus meningkat. Dengan total penduduk usia kerja 20297 juta, kemiskinan meningkat, dan pandemi telah mempengaruhi 14,28% atau 29,12 orang. Jika tidak dilakukan strategi yang tepat, hal ini tentu menjadi masalah besar, karena pandemi tersebut telah meningkatkan pengangguran sebanyak 2,56 juta orang. Akibatnya, jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta (Agustus 2020). Di sisi lain, jika dibandingkan dengan triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 hanya sebesar 3,49% year-on-year. Termasuk daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu dan mackerel. Sejalan dengan kenaikan harga tersebut, laju inflasi dari bulan Maret hingga September 2020 tercatat sebesar 0,12%. Tentu saja, dampaknya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menyusut hingga mencapai 4,04%.
Dalam konteks pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, strategi kemiskinan dan pengangguran yang tepat perlu diadopsi. Aspek terpenting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan melawan pengangguran adalah tersedianya data kemiskinan dan pengangguran yang akurat. Oleh karena itu, mereka yang membutuhkan diharapkan dapat memperoleh bantuan stimulatif yang saat ini dianggap paling tepat dan efektif, seperti bantuan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan mengeluarkan kebijakan yang luar biasa. Hal ini juga untuk memastikan bahwa dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi tidak berkembang dan berkelanjutan.
Sejak terbitnya Perppu No.1 pada 2020 (disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020), pemerintah merespon dampak pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan berbagai rencana kebijakan. Begitu pula dengan PP yang juga telah dirilis, yaitu Nomor 23 Tahun 2020. Sesuaikan dengan perkembangan dan dinamika di Indonesia dan global. Program bantuan sosial masih memiliki peran penting, namun masih perlu ditingkatkan di masa mendatang. Prioritas pengelolaan bansos harus ditingkatkan berdasarkan data penerima manfaat. Melalui data yang benar dan proses pendistribusian yang menguntungkan, tujuan besar kegiatan ekonomi dapat dipromosikan, dan perekonomian kerakyatan perlahan-lahan akan tumbuh. Tapi ini tidak cukup.
Dari data BPS diketahui bahwa bansos sangat membantu masyarakat, karena selama ini sudah menyentuh 60% golongan paling bawah di masyarakat. Selain itu, banyak bantuan UMKM juga bermunculan dari semua pihak. Banyak pula bantuan program perlindungan sosial dalam bentuk sertifikasi pra kerja, karena berdampak langsung pada keterampilan, termasuk keterampilan yang terkena PHK akibat pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, 89% pengguna kartu pra-kerja yang telah menyelesaikan pelatihan mengatakan bahwa ini sangat berguna dan dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka. Dengan jumlah pekerja informal yang mencapai 60,47% (Agustus 2020) dan dominasi pekerja informal, dapat dipastikan situasi perekonomian akan sangat bergantung pada pekerja di sektor ini. Bantuan sosial harus mencapai tingkat pekerja ini, yang sebagian besar adalah pekerja rumah tangga dan pekerja tidak dibayar. Pandemi telah mengubah arah program pengentasan kemiskinan yang ada.
Padahal, bansos berfungsi sebagai penyangga kelangsungan hidup masyarakat menengah ke bawah dan diyakini belum cukup membantu perekonomian masyarakat dalam jangka panjang. Dampak jangka panjang dari penyangga pendapatan yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang terkena pandemi ini perlu dipelajari. Sebagai prioritas lain ke depan, perlu didorong pemerintah atau swasta untuk menyediakan lapangan kerja yang berkualitas di beberapa sektor produksi. Adanya strategi yang matang dan tepat dapat mendorong sektor produksi menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus 2020 dapat diketahui bahwa sektor produksi terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Di antara 128,45 juta penduduk yang bekerja, 38,23 juta bekerja di sektor pertanian, merupakan 29,76% dari penduduk Indonesia. Sektor perdagangan besar dan eceran terbesar kedua adalah 19,23%, dan terbesar ketiga adalah industri pengolahan dengan 13,61%.
Data di atas dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatur pengelolaan dan pengelolaan tindakan insentif. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tentang Penciptaan Lapangan Kerja pada tahun 2020 seharusnya menjadi penggeraknya, namun tanpa road map yang jelas untuk transformasi dan reformasi ekonomi secara inklusif tidak akan berjalan mulus. Dalam konteks pandemi saat ini, dinas perdagangan besar dan eceran perlu mendorong pembelian barang dan jasa yang melibatkan UMKM lokal agar dinas perdagangan eceran juga bisa berkembang, tidak hanya perdagangan grosir. Tak kalah pentingnya, efek domino dan multiplier effect dari langkah ini pasti akan berdampak besar, terutama dalam hal lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, industri pertanian dan pengolahan kita seharusnya tidak menutup mata terhadap pergeseran permintaan lapangan kerja yang sudah mulai bergeser ke otomatisasi dan digitalisasi. Peluang kerja harus dibuka yang mengedepankan inovasi berbasis teknologi. Ia telah membuat komitmen yang kuat untuk setidaknya mulai fokus dan menarik investasi, terutama industri padat karya, hasilnya berorientasi ekspor, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sudah sepantasnya jika dalam jangka panjang pemerintah tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesempatan kerja. Tentu saja, saya berharap dapat menekan angka kemiskinan melalui program yang tepat sasaran.
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan kondisi sosial budaya yang beragam membuat permasalahan kemiskinan dan pengangguran saat ini sulit diatasi. Ini adalah masalah multidimensi yang kompleks. Dengan pandemi, pertumbuhan pendapatan negara menjadi negatif. Per 31 Agustus, pertumbuhan negatif year-on-year sebesar 13,11%, sedangkan belanja negara positif 10,56%. Pertumbuhan pendapatan negatif dan pertumbuhan pengeluaran positif berarti defisit di sini akan terpukul. Defisit anggaran telah mencapai 3,05% dari PDB, yang masih terjadi pada Agustus tahun lalu.
