Utang sebagai Pembiayaan Pembangunan, Bagaimana Prospek Obligasi?

PEMBANGUNAN, ialah kata kata yang melekat dengan tolak ukur sebuah negara entah itu maju-berkembanganya ataupun cepat-lambatnya dalam konteks waktu. Indonesia termasuk negara yang luas dengan banyak pulau dan dalam sejarahnya pembangunan menjadi suatu permasalahan yang menjalar ke masalah lainnya, ketimpangan pembangunan yang terjadi antara ibu kota dengan daerah lainnya menjadikan banyak kecemburuan, protes sampai menjalar ke arah pemberontakan yang dilakukan banyak daerah seperti PRRI, GAM, OPM, DII/NII dan banyak lainnya dan hingga sekarang pun pembangunan di indonesia masih dicap sebagai jawa sentris dikarena terlihat cukup berbeda kualitas pembangunan pulau pulau lain selain pulau jawa itu sendiri contoh lainnya ialah hanya ada transportasi kereta api di jawa saja.

Ketimpangan pembangunan antara Indonesia dengan negara lain, antara daerah satu dengan daerah lainnya menjadi permasalahan yang perlu diatasi sekarang ini. dan ketika membicarakan tentang pembangunan maka berbicara juga tentang ekonominya fokusnya soal pembiayaan dari pembangunan tersebut. 

Di abad ke 20 ini sudah mengalami banyak hal pasang surut di berbagai hal termasuk di bidang ekonomi, dan bidang tersebut menjadi salah satu hal penting dalam faktor pembangunan suatu negara, dan pada faktanya indonesia tertinggal dalam hal pembangunan baik secara umum maupun negara tetangga di asia tenggara karena mengacu pada Global Competitive Index (GCI) dari World Economic Forum salah satu komponen penting dalam daya saing nasional adalah ketersediaan infrastruktur. 

untuk mengejar ketertinggalan pembangunan indonesia harus mencari cara agar bisa membiayai pembangunan yang ada tetapi kenyatannya indonesia sebagai Negara yang baru ini menjadi Negara berpenghasilan menengah, perlu mewaspadai resiko terhadap jebakan Negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap).

Jebakan ini merupakan istilah yang menggambarkan ketidakmampuan sebuah Negara agar statusnya sebagai Negara berpendapat menengah menjadi Negara maju.

Biasanya, terperangkap dikarenakan tidak mampunya suatu Negara bersaing dengan Negara lain yang memiliki tingkat upah rendah dalam memproduksi barang ekspor dan tidak mampu bersaing dengan Negara maju lainnya yang menghasilkan produk dengan inovasi dan teknologi tinggi. 

Wakil Menteri Keuangan RI menyatakan berasarkan simulasi, Inodnesia bisa melewati perangkap ini jika pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata sebesar 6,9 persen per tahun dan pemndapatan perkapita tumbuh rata rata 5,9 persen per tahun sampai pada 2031, dan untuk mecapai tingkat pertumbuhan tersebut memerlukan anggaran yang besar seperti investasi yang besar tetapi soal kegiatan perekonomian dan pendapatan yang hanya berada di tahap sedang saja berimbas pada pendapatan sebuah negara (APBN/APBD) yang sedang sedang saja dan kurang cukup menjadi faktor utama dalam sumber pembangunan negara dan daerah.

Dibutuhkan investasi besar di sektor infrastruktur dan dibutuhkan efisiensi dalam penggunaan dana Pemerintah dan upaya untuk mencari dari sumber pembiayaan. Pencarian sumber pembiayaan ini tidak hanya sebatas untuk Pemerintah Pusat saja, tetapi untuk Pemerintah Daerah. 

Hal ini dikarenakan tanggung jawab penyedia infrasruktur merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hanya yang membedakan tanggung jawab itu ialah cakupan kewenangannya, missal terkait ddengan cakupan wilayah. 

Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu sumber pembiayaan yang akhir akhir ini dibahas yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah ialah penerbitan Obligasi Daerah untuk membiayai pembangunan terutama infrastruktur di daerah. Pilihan itu untuk mengembangkan Obligasi Daerah yang berlandaskan oleh kecilnya anggaran pembangunan di daerah membuat pelayanan kepada masyarakat hingga terabaikan.