Sidang majelis umum PBB yang ke-75 diselenggarakan pada Sabtu (26/09/20) menghadirkan berbagai perwakilan Diplomat dari seluruh negara yang tergabung dalam organisasi PBB.Â
Pada sidang majelis umum kali ini, Vanuatu sebuah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik Selatan kembali menyinggung masalah HAM di wilayah Papua.
Hal ini bukanlah kali pertama Vanuatu menyinggung masalah HAM di Papua pada sidang umum PBB. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Vanuatu selalu menegaskan bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM Â di Papua dan mereka menganggap Indonesia sangat buruk dalam menangani HAM yang terjadi di Papua tersebut.
Pada video yang dilansir di YouTube PBB, terlihat jelas Bob Loughman selaku Perdana Menteri Vanuatu menyerukan keinginannya untuk Indonesia merespon seruan pimpinan pasifik mengenai pelanggaran HAM yang terjadi.
Dengan latar belakang persamaan etnis antara masyarakat Vunuatu dan Papua membuat Bob Loughman dengan tegas dan berani mengungkapkan bahwa Indonesia sangat buruk dalam menangani masalah HAM dan menyebabkan menderitanya warga Papua.
Silvany Pasaribu selaku perwakilan delegasi dari Indonesia pun menggunakan hak jawabnya terhadap tuduhan Vanuatu kepada Indonesia.
"Sejujurnya saya bingung, bagaimana sebuah negara mencoba untuk mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB." Ujar Silvany Pasaribu.
Pasalnya, dalam piagam PBB sudah tertera dengan jelas bahwa terdapat prinsip tidak bisa ikut campur terhadap urusan domestik negara anggota lain dan untuk melakukan hal yang benar adalah dengan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Namun jelas apa yang Vanuatu lakukan terhadap Indonesia merupakan hal yang sebaliknya.
Ia juga mengutip kalimat pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada PBB beberapa hari sebelumnya, bahwa kita harus mengedepankan pendekatan yang saling menguntungkan antar negara dan jelas Vanuatu lagi-lagi melakukan hal yang sebaliknya.
