Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikenal sebagai partai politik baru. Kehadiran di tahun politik 2019 memang tidak disangka oleh banyak masyarakat sedemikian cepat menjadi populer.
Semakin populernya nama PSI sebagai partai baru yang masuk tahun politik, diungkapkan dalam survei terbaru Y-Publica dan Charta Politika yang menunjukan peningkatan konstituen mulai memberi dukungan. Dari survei yang dilakukan Y-Publica menyebut elektabilitas PSI kini 2,9 persen. Survei Charta Politika memperlihatkan elektabilitas PSI 1,5 persen.
Melihat fenomena yang terjadi pada peningkatan PSI tersebut, membuat Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis kepada media berita, mengungkapkan strategi yang menjadi kekuatan dan kelebihan yang disepelekan partai lama dan partai besar.
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, strategi PSI yang cepat populer karena sering memunculkan wacana dan isu yang berlawanan dan sering di tabukan oleh arus utama. Sejumlah wacana dan isu yang mengundang pro dan kontra menjadi cara efektif yang dilakukan PSI untuk membangun opini dan empati masyarakat.
Meski tidak semua wacana yang sudah dikemukakan mendapat respon positif, setiap wacana yang muncul dari pernyataan Partai Solidaritas Indonesia sering menjadi isu keterwakilan oleh masyarakat tertentu, isu dan masalah bagi partai lama dan besar merupakan hal tabu dan dilarang untuk diungkapkan ke masyarakat.
Beberapa isu dan wacana yang mengundang pro dan kontra yang pernah dilontarkan PSI. Diantaranya masalah  PSI akan mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah. PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah.
Dalam penilaian yang disampaikan Grace, PBM Â dalam kehidupan justru membatasi prinsip kebebasan beragama dan seringkali aturan tersebut disalahgunakan sebagai membatasi dan mencabut hak konstitusional dalam kebebasan beribadah.
Wacana lain yang pernah di ungkapkan PSI adalah tentang revisi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila lolos ke parlemen. Revisi itu bertujuan melarang pejabat publik baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta PNS untuk berpoligami.
Menurut PSI, ada banyak perempuan mengalami ketidakadilan. Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.
Ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok. Menurut Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi.
"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," Ketua Tsamara dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).
