Mohon tunggu...
Hamdani
Hamdani Mohon Tunggu... Konsultan

Ekspresikan Pikiran Melalui Tulisan

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Mampukah PDIP Merebut Kembali Suara Rakyat Aceh?

4 Agustus 2019   12:26 Diperbarui: 4 Agustus 2019   12:28 122 2 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Mampukah PDIP Merebut Kembali Suara Rakyat Aceh?
Muslahuddin Daud (tengah) bersama kader PDIP Aceh di Anjong Mon Mata, Banda aceh. Foto: Luthfie Manfaluthsie/Facebook. (acehTrend)

Bukan dunia politik namanya jika tidak diwarnai dengan berbagai kejutan. Kejutan terbaru dari jagad politik Aceh muncul dari Konferensi Daerah (Konferda) Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang baru saja usai dilaksanakan di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada Sabtu, 3/8/2019 kemarin.

Yang menjadi kejutan adalah terpilihnya saudara Muslahuddin Daud (MD) sebagai nakhoda baru partai berlambang kepala Banteng dengan moncong putih. Padahal nama Muslahuddin Daud tidak begitu terdengar dalam suksesi Ketua DPD I PDIP Aceh. Justru nama yang paling santer disebut oleh media adalah Sofyan Daod, mantan kombatan GAM.

Sebagaimana di rilis oleh media online AcehTrend Ketua Umum PDIP Hj. Megawati Sukarnoputri, telah menjatuhkan pilihannya kepada Muslahuddin Daud (MD) sebagai orang nomor satu di tubuh DPD I PDIP Provinsi Aceh, seorang aktivis dan cendekiawan Aceh yang memiliki segudang pengalaman di bidang kemanusiaan dan dunia pertanian.

Terpilihnya MD sebagai Ketua DPD I tentu saja telah mensejajarkan dirinya dengan para politisi lain yang juga menduduki posisi yang sama pada partai-partai nasional di Aceh. Misalnya Zaini Djalil Ketua DPD I Partai Nasdem, TM. Nurlif Ketua DPD I Golkar dan lainnya.

Artinya secara posisi, MD sudah bisa dikatakan selevel dengan mereka. Namun bagaimana bila dilihat dari sisi kapasitas politik? Bagaimanapun jabatan yang dipegang oleh MD merupakan ranahnya para politisi. Sehingga kapasitas politik sang ketua akan mampu mendongkrak, memajukan, dan meningkatkan daya tawar politik dihadapan publik atau rakyat Aceh.

Apalagi posisi PDIP di Aceh sangat lemah dalam perolehan suara dan dukungan rakyat. Bahkan pada pemilihan umum legislatif 2019 partai dengan ciri khas warna merah itu tidak satupun mendapatkan kursi baik di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) maupun di tingkat DPR Provinsi. Termasuk MD yang dicalonkan sebagai wakil Aceh di DPR RI gagal meraih kursi.

Kegagalan partai penguasa dan pengusung Presiden Jokowi tersebut dalam meraih suara di Aceh sudah berlangsung sejak lama. Partai besutan keluarga Bung Karno ini tidak pernah sekalipun mampu mengumpulkan suara terbanyak sebagaimana halnya PPP, Golkar, dan Demokrat. Bahkan PDIP hanya menjadi partai pelengkap dalam setiap pemilu di Aceh.

Harus diakui bahwa rakyat Aceh memang tidak tertarik untuk memberikan suaranya pada partai Megawati Soekarnoputri. Bukan karena partai itu tidak berupaya, tapi tingkat kepercayaan rakyat Aceh terhadap PDIP tdiak sebesar kepercayaan mereka terhadapa PPP, Golkar, dan Demokrat. Kondisi itu pasti ada penyebabnya.

Tidak menariknya PDIP bagi alat perjuangan rakyat Aceh baik untuk kepentingan daerah dan atau kepentingan nasional diduga karena adanya ketidaksamaan visi. PDIP memiliki visi "keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai." Bagi sebagian rakyat Aceh melihat visi partai ini tidak jelas arahnya.

Walaupun misalnya visi tersebut telah dijabarkan dalam uraian panjang Anggaran Dasar Partai. Namun tetap saja rasa kuatir dan kurang sejalan dengan keinginan dan harapan hidup rakyat Aceh sangat dominan.

Salah satu keinginan dan harapan rakyat Aceh agar didaerahnya dapat menjalankan syariat Islam secara leluasa dan ditetapkan sebagai kebijakan dasar daerah, oleh PDIP sering menganggap hal itu sebagai potensi melanggar Pancasila dan nasionalisme kebangsaan. Sehingga partai PDIP sangat menentang penerapan hukum Islam di Aceh.

Pada posisi Ketua DPD I, ketidakmampuan meyakinkan rakyat Aceh akan visi dan misi yang diusung tentu saja sebagai kinerja buruk dalam penilaian pengurus pusat. Katakanlah jika sebelumnya Karimun Usman sebagai Ketua DPD I PDIP Provinsi Aceh maka kinerja dia dapat dikatakan gagal karena tidak berhasil memperoleh suara terbanyak.

Disinilah dituntut kepiawaian seorang Ketua DPD sebagai politisi bukan sebagai seorang manajer partai. Pertanyaan kita adalah apakah saudara MD memiliki kepiawaian tersebut untuk membuat tanduk Banteng dapat menyundul suara di Aceh hingga melambung tinggi?

Jawabannya; tidak perlu diragukan. Justru Megawati Soekarnoputri lebih memilih MD, seorang anak muda visioner dan ulet sebagai orang nomor satu di PDIP Aceh meskipun beberapa kalangan menilai MD belum memiliki jam terbang dalam dunia politik. Mantan Presiden RI itu pasti memiliki preferensi sendiri dalam memilih sosok MD yang mungkin orang lain tidak ketahui.

Pun begitu saya ingin menyampaikan beberapa wacana bagi Ketua DPD I PDIP Provinsi Aceh yang baru saja dipilih. Kepada Kakanda saya Abang Muslahuddin Daud apa yang seharusnya dilakukan selama kepemimpinannya bagi kemajuan Aceh melalui PDIP.

Pertama; sebagaimana abang ketahui dan umumnya juga publik ketahui adalah mayoritas rakyat Aceh adalah penganut agama Islam. Islam bagi Aceh sudah seperti zat dan sifat yang sulit untuk dipisahkan. Artinya bicara masalah orang Aceh berarti bicara Islam. Karena itu PDIP Aceh perlu berupaya untuk mendukung kebijakan syariat Islam di Aceh.

Kedua; sebagai partai pemenang dengan suara terbanyak plus partai penguasa, PDIP Aceh sejatinya menjadi pionir bagi kemajuan Aceh di tingkat nasional meskipun tidak ada kursi PDIP yang mewakili Aceh di lembaga legislatif. Jadikan Aceh sebagai salah satu daerah prioritas anggaran dan pembangunan. Untuk ini Abang MD perlu melobi dan harmonisasi dengan pemimpin daerah.

Ketiga; tantangan PDIP di Aceh adalah bagaimana merubah sudut pandang rakyat Aceh terhadap PDIP. Partai ini terlanjur dianggap sebagai sayap atau ada hubungannya dengan komunisme bahkan lebih ektrim lagi dicap sebagai partai anti Islam, yang notabene berlawanan dengan filosofi Aceh yang Islamis.

Keempat; PDIP harus menjadi partai inklusif di Aceh. Berani dan terbuka untuk menerima masukan dan cara berpikir rakyat Aceh secara umum. Pengurus PDIP sebagai representasi partai seyognya dapat menampilkan perilaku dan komunikasi politik yang terbuka, tidak mengancam dan tidak bersifat eksklusif.

Kelima; jadikan PDIP Aceh berbeda dengan PDIP secara nasional. Maksud saya harus ada ciri khas PDIP Aceh sebagai sebuah karakter yang dapat mewakili Aceh ditingkat nasional. Dengan demikian rakyat Aceh akan merasa memiliki PDIP sebagai aset daerahnya bahkan menjadikan partai ini sebagai alat perjuangan. Lihat saja misalnya Partai Gerindra.

Akhirnya saya ucapkan selamat buat Kakanda Muslahuddin Daud, selamat bekerja semoga sukses. Kinerja Anda akan diukur pada Pemilu 2024. Wallahua'alam (*)

VIDEO PILIHAN