Kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jk membuka jalan selebar-lebarnya bagi asing untuk ikut menikmati kue perekonomian nasional melalui kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI), yang melahirkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI menimbulkan kecurigaan beberapa pihak.
Pasalnya UMKM dan Koperasi ditengarai sebagai lahan penghidupan perekonomian rakyat. Melalui kegiatan UMKM dan berkoperasi itulah rakyat jelata menikmati sebagian kecil kue pembangunan ekonomi. Sedangkan porsi besarnya sudah diberikan bagi korporasi, BUMN dan Swasta asing.
Lantas bagaimana jika ekonomi mikro atau investasi "receh" pun diberikan ke investor asing?
Jika kita membuka-buka kembali lembaran sejarah bangsa ini, terutama kaitannya dengan perekonomian, kita temukan benang merahnya, bahwa ekonomi Indonesia selalu dibawah bayang-bayang liberalis dan kapitalis. Fakta itu sudah ada sejak zaman penjajahan, pra kemerdekaan, orde lama hingga orde baru.
Sehingga salah satu agenda reformasi setelah orde baru jatuh adalah mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa ini kepada pemiliknya yaitu rakyat. Untuk mewujudkan hal itu sejumlah regulasi pun direvisi bahkan diganti total, termasuk amandemen Undang-undang Dasar (UUD 1945).
Alhasil fase pertama pemerintahan orde reformasi berjalan dibawah naungan dan semangat bahwa negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Sampai ujian perekonomian pun diuji. Pada tahun 1998 tsunami perekonomian datang dan mengguncang ekonomi nasional.
Hampir saja negara ini disapu oleh badai resesi ekonomi yang datang dengan sangat dahsyat. Perusahaan-perusahaan besar milik pemodal bertumbangan, konglomerat-konglomerat yang sedang asik mengisap manisnya madu ekonomi nasional sontak kaget. Semua mulai ambil langkah penyelamatan diri dan sisa kekayaan mereka bahkan ada yang lari ke luar negeri untuk menghindari hutangnya kepada negara.
Kondisi krisis tersebut yang kemudian berdampak buruk bukan hanya pada perekonomian secara keseluruhan, namun juga berpengaruh negatif ke bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Pemerintah yang sedang berkuasa pun diganti oleh rakyat saat itu.
Di bawah penguasa yang baru, berbagai upaya penyelamatan dan recovery ekonomi dan sosial dilakukan. Dengan kebijakan-kebijakan yang yang mendorong efesiensi dan memberikan stimulus ekonomi juga terus dilakukan. Presiden B.J. Habibie berhasil membawa bangsa ini keluar dari gelombang krisis ekonomi yang mengerikan itu.
Namun belakangan diketahui bahwa ternyata dalam langkah-langkah penyelamatan ekonomi nasional waktu itu peran UMKM dan Koperasi sangatlah besar. Melalui produktivitas UMKM dan Koperasi secara perlahan-lahan ekonomi Indonesia kembali pulih dan positif. Saat itulah semua pihak mulai terbuka matanya akan kekuatan UMKM.
Setelah terbukti bahwa sektor UMKM telah menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, kamudian berbagai label positif pun dilekatkan pada UMKM, diantaranya yang sering kita baca dan dengar adalah UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional. Bahkan kontribusi kelompok ini cukup besar terhadap PDB dan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk argumentasi ini kita bisa melihat data.
