Hamdani
Hamdani Cangkoi Burong | Penulis Independen

Ekspresikan Pikiran Melalui Tulisan

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Disparitas Kemiskinan Antardaerah

8 November 2018   06:22 Diperbarui: 9 November 2018   14:47 631 10 5
Disparitas Kemiskinan Antardaerah
(ekonomi.kompas.com)

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan  terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang umumnya mempunyai potensi lebih tinggi

Mengurangi kemiskinan adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Dengan kemiskinan yang rendah berarti tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Menurunnya kemiskinan akan meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat dapat menikmati berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan.

Dengan membaiknya kualitas hidup, maka akan berpengaruh secara positif terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal pembangunan. Sebaliknya jika tingkat kemiskinan tinggi, maka kualitas modal manusia juga memburuk, yang pada gilirannya modal sosial masyarakat juga rendah.

Menurut Jousairi Hasbullah dalam tulisan opininya yang berjudul Kemiskinan dan Peran Daerah yang Minimalis, dipublis Harian KOMPAS (2/11/2018, hal: 6), secara nasional, angka kemiskinan telah turu. 

Pada September 2017, persentasenya masih di atas satu digit (10,12) dan jadi satu digit (9,82) pada Maret 2018. Bahkan di beberapa daerah menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cukup tajam, melebihi rata-rata kecepatan penurunan nasional.

Walaupun hasil hitungan BPS angka kemiskinan telah menyentuh angka satu digit, jalannya penurunan dari waktu ke waktu masih lamban. Penyebab atau permasalahan yang paling menonjol adalah disparitas antarpropinsi dan antarkabupatenkota masih melebar. Misalnya tingkat kemiskinan di Aceh masih jauh tertinggal dari Propinsi Sumatera Utara, atau kemiskinan Kabupaten Pidie jauh melebar dibandingkan Kabupaten Bener Meriah.

Yang paling mencengangkan adalah kemiskinan tertinggi masih terjadi pada daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah bahkan mendapatkan tambahan dana alokasi khusus  seperti dana otonomi dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan daerah yang tidak begitu banyak sumber daya alamnya serta hanya mendapatkan dana yang juga standar saja namun justru tingkat kemiskinannya rendah. Jadi persoalan ketimpangan sangat jelas terlihat. Nah pertanyaanya mengapa terjadi ketimpangan dan bagaimana solusinya?

Persoalan kemiskinan memang bukan masalah yang berdiri sendiri, untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri juga tidak mudah. Secara teori kemiskinan absolut akan tetap ada di negara manapun.

Kemiskinan absolut itu tidak dapat dihilangkan, karena faktornya  sangat dipengaruhi oleh setiap individu. Pun demikian tingkat kemiskinan tersebut tidak boleh lebih besar dari 2 persen saja.

Penyebab terjadinya ketimpangan tingkat kemiskinan antardaerah atau antarpropinsi bisa karena beberapa kemungkinan. Namun yang perlu dipahami mengenai tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk di satu daerah. Sehingga tingkat kemiskinan di satu tempat  dengan tempat lain akan berbeda jika jumlah penduduknya banyak atau sedikit

Disparitas kemiskinan antar wilayah juga dapat terjadi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah tertentu saja sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang ekstrim.

Faktor ekonomi yang menyebabkan disparitas kemiskinan antara lain perbedaan kuantitas dan kualitas faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja (SDM), infrastruktur, modal, dan keunggulan daerah itu sendiri.

BPS mencatat tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) mengalami penurunan meskipun tidak besar dari 0,391 persen pada September 2017 menjadi turun pada 0,389 pada Maret 2018. Menurut Kepala BPS, Suhariyanto, faktor utama yang menyebabkan turunnya gini ratio yaitu terjadinya kenaikan pengeluaran oleh masyarakat (CNN, 16/07/2018).

Namun diluar faktor ekonomi, penyebab terjadinya disparitas kemiskinan yang sangat lebar antardaerah dan antarpropinsi ditengarai tidak terlepas dari peran pemimpin daerah baik bupati maupun gubernur. Kepemimpinan memegang peranan kunci dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan.

Para gubernur dan bupati sebagai pemimpin daerah harus memiliki strategi khusus yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan setiap penduduk secara berkeadilan. Karena yang paling mengetahui secara persis bagaimana kondisi daerah dan keadaan masyarakatnya adalah bupati atau gubenur.

Oleh sebab itu, meskipun pemerintah pusat telah membuat program dan strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, akan tetapi itu bersifat nasional atau bersifat umum, yang belum tentu cocok dan sesuai dengan masing-masing daerah.

Karenanya gubernur dan bupati harus lebih kreatif melahirkan program-program unggulan daerah sesuai dengan kebutuhan, demografi dan sosiologis masyarakatnya. Bukan tidak boleh menjalankan program-program nasional, namun hendaknya harus dipadukan dengan strategi daerah.

Misalnya Pemerintah Aceh melahirkan program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada tahun 2014 yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Pusat sebagai cikal bakal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nah, bayangkan jika pemimpin daerah tidak memahami tentang persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didaerahnya, maka hampir dapat dipastikan tingkat kemiskinan justru akan meningkat. Inilah contoh kegagalan kepemimpinan daerah dalam menciptakan pemerataan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3