Djarot Saiful Hidayat, Cagubsu nomer urut 2 ini dengan bangganya menunjukkan E-KTP baru miliknya dalam acara relawan Djoss beberapa waktu lalu. Djarot mengklaim dirinya telah resmi menjadi warga Sumatera Utara. Alih-alih mendapat respon positif masyarakat Sumut, Â E-KTP Djarot ini justru menuai banyak protes dari warga net.
Para netizen memprotes bagaimana Djarot dengan begitu mudahnya memperoleh E-KTP, sementara banyak warga Sumut yang harus menunggu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun lamanya demi memperoleh E-KTP.
Usut punya usut, ternyata E-KTP Djarot itu Ilegal, tidak sah. Pasalnya, Djarot tidak melalui atau "mengangkangi" mekanisme yang seharusnya dijalani. Pihak Kecamatan Medan Polonia, domisili Djarot di E-KTP barunya, mengaku belum pernah menerima surat pindah dari Djarot. Karena sebagai warga luar Medan Polonia, mestinya Djarot menyerahkan surat pindah terlebih dahulu agar mendapat surat rekomendasi pengurusan E-KTP dari pihak kecamatan. Keluarnya E-KTP "tembak" Djarot ini menunjukkan dirinya tidak tertib aturan, belum memimpin tapi sudah curang.
Selain tidak tertib aturan, keluarnya E-KTP "tembak" Djarot ini menunjukkan adanya intervensi kekuasaan yang melibatkan pihak-pihak berwenang. Dikhawatirkan, hal ini berpotensi pada terjadinya kecurangan penyelenggaraan Pilgubsu 2018.
Kami teringat isu E-KTP palsu yang banyak beredar di berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini. Di Jawa Barat misalnya, Provinsi yang juga melangsungkan pemilihan Gubernurnya tahun ini. Salah satu Calon Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar mengaku khawatir dengan beredarnya E-KTP dan pemilih palsu. Kekhawatiran Dedy Mizwar itu, sangat mungkin terjadi di Pilgub Sumatera Utara, mengingat Djarot dan Sihar adalah dua nama yang dikenal sangat dekat kekuasaan.Â
Jangan-jangan sudah banyak warga luar sumut yang dicetakkan E-KTP nya, hanya untuk dapat mencoblos di Pilgubsu ? Awas Kecurangan di Pilgubsu! Awasi TPS Kita, jika ada di TPS kita orang yang tidak dikenal dan terdaftar tapi ikut mencoblos, tolak dan tangkap!
